Senin, 16 May 2016

Mungkinkah PNS Meminta Royalti dari Instansi Pemerintah atas Software Ciptaannya?

Mungkinkah PNS Meminta Royalti dari Instansi Pemerintah atas Software Ciptaannya?

Pertanyaan

Saya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada salah satu instansi pemerintah. Saat ini saya sedang berupaya membuat sebuah inovasi berupa software komputer untuk proses pengolahan data sekaligus menyederhanakan proses administrasi pelayanan publik di instansi saya bekerja. Data yang akan diolah adalah data kependudukan yang bersumber dari Kemendagri. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut: 1. Apakah software tersebut nantinya bisa saya daftarkan sebagai kekayaan intelektual (hak cipta/paten)? 2. Jika bisa, apakah saya boleh menerima manfaat ekonomi (royalti) dari pemberian lisensi penggunaan software tersebut oleh instansi pemerintah lain? Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Kecuali diperjanjikan lain, yang dianggap sebagai Pencipta program komputer yang Anda buat dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah tempat Anda bekerja. Anda tidak dapat mencatatkan hak cipta program komputer tadi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai ciptaan Anda. Jika tidak diperjanjikan lain, maka Anda tidak berhak melisensikan program komputer tersebut kepada instansi pemerintah lain, apalagi menarik royalti.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Software atau program komputer termasuk sebagai salah satu Ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”), oleh karenanya saya akan menjawab pertanyaan Anda dari sisi perlindungan hukum hak cipta.[1]

 

Yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[2] Sedangkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[3]

 

Di atas Anda menyebutkan bahwa anda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada salah satu instansi pemerintah. Hal ini menimbulkan adanya hubungan dinas antara Anda dengan instansi pemerintah tempat Anda bekerja. Mengenai hal tersebut, UUHC mengaturnya dalam Pasal 35 ayat (1) UUHC sebagai berikut:

 

“Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.”

 

Perhatikan kalimat “kecuali diperjanjikan lain” di atas karena kalimat tersebut memegang peranan penting terhadap penentuan siapa Pencipta dari program komputer yang Anda buat. Merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UUHC di atas, maka kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas ciptaan Anda yang berupa program komputer tadi adalah Instansi Pemerintah.

 

Sebagai Pemegang Hak Cipta, instansi pemerintah tempat Anda bekerja memiliki hak eksklusif secara moral dan ekonomi[4]. Maka kecuali diperjanjikan lain, Anda tidak dapat mencatatkan hak cipta program komputer tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai milik atau ciptaan Anda.

 

Pertanyaan Anda selanjutnya tentunya gugur setelah mengetahui siapa yang dapat dianggap Pencipta dari program komputer tersebut jika tidak diperjanjikan lain. Anda tidak berhak menarik royalti dari pemberian lisensi program komputer tersebut karena hak eksklusifnya ada pada Instansi Pemerintah. Mengenai royalti yang bisa didapat, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) UUHC telah mengatur sebagai berikut:

 

(1)  ….

(2)  Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1.       Kecuali diperjanjikan lain, yang dianggap sebagai Pencipta program komputer yang Anda buat dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah tempat Anda bekerja. Anda tidak dapat mencatatkan hak cipta program komputer tadi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai ciptaan Anda.

2.       Kecuali diperjanjikan lain, Anda tidak berhak melisensikan program komputer tersebut kepada instansi pemerintah lain, apalagi menarik royalti. 

 

Demikian jawaban saya semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

 

 



[1] Pasal 40 ayat (1) UUHC

[2] Pasal 1 angka 3 UUHC

[3] Pasal 1 angka 2 UUHC

[4] Pasal 4 UUHC

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua