Senin, 29 February 2016

Apakah Pekerja Outsourcing Juga Berhak Dapat Bonus Tahunan?

Apakah Pekerja Outsourcing Juga Berhak Dapat Bonus Tahunan?

Pertanyaan

Saya seorang pegawai alih daya yang ditempatkan di salah satu Bank BUMN. Saya sudah 1,5 tahun bekerja di bank tersebut. Setiap tahunnya pegawai tetap atau pegawai kontrak langsung (bukan alih daya) bank tersebut mendapatkan bonus tahunan sesuai prestasi masing-masing, akan tetapi saya sebagai pegawai alih daya tidak mendapatkan bonus tahunan tersebut. Apakah saya bisa menuntut bank tersebut sesuai hukum yang berlaku? Terima kasih hukumonline.com.

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Pada dasarnya pekerja outsourcing (alih daya) berhak atas hak yang sama dengan pekerja lain di perusahaan pemberi kerja. Ini termasuk jika pekerja lain mendapatkan bonus dan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama diperjanjikan adanya bonus, maka pekerja outsourcing berhak atas perlakuan yang sama.

 

Jika Anda mendapat perlakuan diskriminasi, Anda dapat melakukan perundingan secara bipartit dengan perusahaan pemberi kerja. Jika tidak berhasil, Anda dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, Anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Pada dasarnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja. Apa saja yang dimaksud dengan diskriminasi? Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (“UU 21/1999”). Dalam Lampiran UU 21/1999 disebutkan isi Konvensi Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan 1958, yaitu Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

 

1.    Untuk tujuan Konvensi ini istilah "diskriminasi" meliputi:

(a) setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;

(b) perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.

Ini berarti diskriminasi tidak hanya terbatas pada keadaan fisik pekerja, tetapi juga meliputi setiap perbedaan yang mengakibatkan meniadakan persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan (bisa juga termasuk pemberian hak).

 

Mengenai alih daya atau yang biasa dikenal dengan outsourcing diatur dalam Pasal 64 – Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Berdasarkan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.[1]

 

Ini berarti alih daya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Anda menyebutkan bahwa Anda seorang pegawai alih daya yang bekerja pada sebuah bank, kami berasumsi alih daya yang terjadi adalah penyediaan jasa pekerja.

 

Mengenai penyedia jasa pekerja, perlu diketahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.[2] Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian disebutkan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.

 

Ini berarti jika dalam bank tersebut semua pekerja memang diperjanjikan akan mendapatkan bonus tahunan, maka Anda sebagai pekerja outsourcing juga berhak atas hak yang sama.

 

Ketua Umum Indonesia Outsourcing Association (“IOA”), Wisnu Wibowo, dalam artikel Perlu Solusi Tepat Atasi Persoalan Outsourcing, menjelaskan sejauh ini seluruh perusahaan yang tergabung di dalam IOA sudah menjalankan praktik outsourcing dengan benar. Bahkan tunjangan dan bonus yang diberikan kepada pekerja outsourcing jauh lebih besar daripada pekerja non outsourcing.

 

Akan tetapi, memang tidak semua perusahaan memperlakukan pekerja outsourcing dengan semestinya. Contohnya seperti diungkapkan para buruh outsourcing di PT Petrokimia Gresik yang mengaku mendapat diskriminasi dibandingkan dengan pekerja tetap di sana. Lebih lanjut bisa dibaca dalam artikel Buruh Outsourcing Petrokimia Gresik Gugat Diskriminasi Kerja.

 

Anda dapat saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi kami menyarankan agar sebelumnya Anda melakukan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu dengan bank tersebut.[3] Jika perundingan tidak berhasil, Anda dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.[4]

 

Karena perselisihan Anda adalah perselisihan hak[5], maka akan dtawarkan untuk menyelesaikannya melalui mediasi[6]. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[7]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 


[1] Pasal 64 UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004

[5] Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 UU 2/2004)

[6] Mediasi Hubungan Industrial (mediasi) adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral (Pasal 1 angka 11 UU 2/2004)

[7] Pasal 5 UU 2/2004 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua