Rabu, 06 April 2016

Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan

Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan

Pertanyaan

Adakah kebijakan pemerintah dalam menangani kesehatan kuda-kuda yang digunakan oleh kusir (delman)? Sebab saya sering melihat delman yang kondisi kudanya sangat buruk. Tubuh mereka kurus, dan terkadang mereka mengeluarkan air liur, juga sering batuk-batuk. Apakah ada pasal/hukum bagi delman yang tidak menjaga baik kudanya itu? Selain itu, para kusir juga tidak memerhatikan kotoran yang dikeluarkan oleh kuda mereka sendiri sering berserakan di jalanan.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Kuda yang dipelihara oleh kusirnya untuk menarik kereta (delman) itu dikategorikan sebagai hewan jasa. Kuda itu dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menarik kereta.

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang telah memerintahkan agar setiap orang melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

 

Jika kusir tidak memberikan makan kudanya, maka kusir tersebut dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika si kusir membiarkan kotoran kudanya berserakan di jalan, kusir itu pun dapat dipidana, dengan merujuk pada peraturan daerah setempat terkait ketertiban umum.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Delman adalah kereta beroda dua yang ditarik kuda; dokar. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

 

Definisi Hewan

Apa yang dimaksud hewan oleh undang-undang? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 18/2009”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 41/2014”) membagi definisi hewan sebagai berikut:[1]

-    Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

-    Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

 

Jenis-jenis hewan ini dibagi lagi menjadi:[2]

-    hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

-    “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

-    “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

 

Dari penggolongan hewan-hewan di atas, maka kuda yang dipelihara oleh kusirnya untuk menarik kereta dikategorikan sebagai hewan jasa. Kuda itu dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menarik kereta.

 

Tugas Pemerintah dalam Menyelenggarakan Kesehatan Hewan

Menjawab pertanyaan Anda, tugas ini diatur khusus dalam Pasal 68 UU 41/2014:

 

(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)  Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

 

Kewajiban Melindungi dan Memelihara Hewan

Masih soal wujud kebijakan pemerintah dalam perlindungan hewan (termasuk kuda yang digunakan oleh delman sebagai mata pencahariannya), undang-undang telah mengatur bahwa untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan dengan manusiawi.[3]

 

Undang-undang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.[4]

 

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

 

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.[5]

 

Jerat Pidana Jika Menganiaya Hewan

Dari keterangan Anda soal keadaan kuda yang kurus dan sering batuk-batuk, perlu dibuktikan di sini perbuatan apa yang dilakukan oleh kusir terhadap kudanya itu. Selain itu, perbuatan “tidak menjaga baik kudanya itu” dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti apa, Terkait ini, Pasal 66A UU 41/2014 menyebut:

 

(1)  Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

(2)  Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

 

Andapun sebagai orang yang mengetahui adanya perbuatan yang diduga adalah penganiayaan dan/atau penyalahgunaan kuda untuk delman dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

 

Kusir yang menganiaya atau menyalahgunakan kudanya, dapat terkena pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91B UU 41/2014:

 

(1)  Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)  Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 

Selain itu, Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan:

 

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

1.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2)  Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3)  Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4)  Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan enteng pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

Sub 1:

a.    orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau mengganggu kesehatan binatang

b.    perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Sub 2:

a.    sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang

b.    binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya

c.    perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

 

Penjelasan lebih lanjut soal penganiayaan binatang dapat Anda simak dalam artikel Jerat Hukum Penganiaya Binatang.

 

Peraturan Daerah

Khusus soal hewan yang dijadikan mata pencaharian (seperti delman), dalam praktiknya diatur kembali dalam peraturan daerah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum sebagaimana yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010.

 

Pasal 26 Perda Pontianak 1/2010:

Setiap orang atau badan dilarang di dalam Daerah :

a.    Menyembelih hewan ternak di luar Rumah Pemotongan Hewan kecuali dalam hal keadaan darurat, kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat setelah mendapat izin dari SKPD yang membidangi urusan peternakan;

b.    Membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat-tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, taman, atau tanah milik warga masyarakat lainnya;

c.    Menambat atau membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran dan/atau makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;

d.    Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga kotorannya bertebaran di jalan;

e.    Membuka usaha peternakan hewan tanpa izin Kepala Daerah.

 

Pelanggaran terhadap pasal di atas diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.[6]

 

Atau contoh lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (“Perda Sintang 10/2010”):

 

Setiap orang atau badan dilarang :

    1. menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum;

b.    membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan, jalur hijau dan taman;

c.    mengganggu atau menganiaya hewan peliharaan.

 

Pelanggaran ketentuan di atas dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp.50 juta.[7]

                                                                        

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3.    Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum sebagaimana yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

 

Referensi:

1.    R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

2.    Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diakses pada 23 Maret 2016 pukul 11.44 WIB

 

 



[1] Pasal 1 angka 3 dan 4 UU 41/2014

[2] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 18/2009

[3] Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU 18/2009

[4] Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 18/2009

[5] Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 18/2009

[6] Pasal 45 ayat (1) Perda Pontianak 1/2010

[7] Pasal 45 ayat (1) Perda Sintang 10/2010

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua