Kamis, 24 Maret 2016

Haruskah Napi Membayar Biaya Selama di Lapas?

Haruskah Napi Membayar Biaya Selama di Lapas?

Pertanyaan

Apakah selama napi menjadi tahanan diharuskan membayar biaya dan setiap anggota keluarga yang menjenguk diharuskan memberikan sejumlah uang kepada polisi/sipir?

Ulasan Lengkap

 Intisari:

 

 

Pelayanan bagi narapidana di lingkungan Lapas melalui pengadaan bahan makanan dibiayai oleh APBN sehingga diperoleh bahan makanan yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya. Jadi, tidak benar bahwa Napi yang selama berada di Lapas itu diharuskan membayar sejumlah biaya dan keluarga yang menjenguk diharuskan membayar juga. Akan tetapi pada praktiknya pungutan liar ini memang ada

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, kami ingin meluruskan istilah “Napi (Narapidana) menjadi tahanan” yang Anda sebut di sini. Narapidana (“Napi”) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”).[1] Sedangkan Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rutan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.[2] Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak artikel Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan.

 

Dari penjelasan kedua istilah di atas dapat kita ketahui bahwa Napi dan Tahanan adalah dua status yang berbeda. Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, kami simpulkan yang Anda tanyakan di sini adalah apakah selama Napi berada di Lapas diharuskan membayar biaya dan setiap anggota keluarga yang menjenguk diharuskan memberikan sejumlah uang kepada sipir?

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Permenkumham 2011 yang menyatakan bahwa pelayanan bagi narapidana di lingkungan Lapas melalui pengadaan bahan makanan dibiayai oleh APBN sehingga diperoleh bahan makanan yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.[3]

 

Jadi, tidak benar bahwa Napi selama berada di Lapas diharuskan membayar sejumlah biaya dan keluarga yang menjenguk diharuskan membayar juga. Akan tetapi, pada praktiknya pungutan liar memang ada.

 

Untuk biaya bagi Tahanan yang juga ditanggung oleh negara, dapat Anda simak dalam artikel Apakah Biaya Selama Penahanan Ditanggung Pihak Keluarga?

 

Pungli

Memang dalam praktiknya, ada pungutan liar (“pungli”) di Lapas. Bahkan ada berita tentang kemewahan fasilitas penjara (Lapas atau Rutan). Praktik pungli dan fasilitas mewah masih ada. Syarifuddin, seorang mantan Napi, mengatakan praktik kotor tersebut antara lain adanya harga kamar khusus yang mencapai Rp.30 juta. Kemewahan Lapas dapat terjadi karena ada praktik suap kepada petugas Lapas. Jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian dan minimnya kesejahteraan petugas merupakan faktor yang turut berperan menciptakan praktik suap di lembaga tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan keadaan Lapas. Tindakan yang tegas bagi aparat yang menyeleweng juga harus diterapkan. Demikian informasi yang kami peroleh dari laman Info Singkat “Kemewahan” Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan yang kami akses dari laman Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).  

 

Dari sumber berbeda, dalam artikel Harga Rutan Cipinang Tembus Rp 500 Juta per Kamar yang kami akses dari laman Detik.com, selain pungli untuk diperbolehkan membawa peralatan pribadi, keluarga juga harus memberi uang tip tiap kali berkunjung.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

2.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-172.Pl.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Referensi:

1.    Dewan Perwakilan Rakyat, diakses pada 22 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.

2.    Detik.com, diakses pada 22 Maret 2016 pukul 15.11 WIB.

 



[1]  Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”)

[2] Huruf C Angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-172.Pl.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham 2011”)

[3] Huruf A (Bagian Umum) Permenkumham 2011

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua