Jumat, 22 April 2016

Ini syarat Rumah dan Apartemen yang Dapat Dibeli WNA

Ini syarat Rumah dan Apartemen yang Dapat Dibeli WNA

Pertanyaan

Apakah benar ada kebijakan tentang batas harga minimal rumah untuk WNA miliki? Adakah sanksinya jika ternyata WNA itu membeli rumah di bawah harga yang ditetapkan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Salah satu syarat bangunan/unit rumah tunggal atau satuan rumah susun yang dapat dibeli oleh WNA adalah berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua.

 

Benar ada harga minimal rumah tunggal atau satuan rumah susun yang dapat dibeli oleh WNA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen Agraria 13/2016.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Orang asing yang diperbolehkan memiliki rumah tinggal atau hunian adalah orang yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.[1] Demikian informasi dari artikel Orang Asing Boleh Miliki Rumah Tinggal, Ini Ketentuannya.

 

Perolehan rumah tunggal atau satuan rumah susun untuk dimiliki oleh Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia dapat dilakukan dengan:[2]

a.    membeli rumah tunggal di atas tanah Hak Pakai atas :

1.    tanah Negara,

2.    Hak Pengelolaan, atau

3.    Hak Milik.

 

b.    membeli satuan rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan.

 

Pembatasan Harga Minimum Pemilikan Rumah Bagi WNA

Benar bahwa kepemilikan rumah tinggal atau hunian oleh Warga Negara Asing (“WNA”) ini dibatasi. Salah satunya soal harga rumah tinggal atau hunian. Batasan harga rumah yang boleh dibeli pun beragam sesuai dengan daerah masing-masing sebagaimana dirinci dalam Permen Agraria 13/2016.

 

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 Permen Agraria 13/2016:

 

(1)  Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan syarat merupakan pembelian baru/unit baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua.

(2)  Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rumah tunggal atau satuan rumah susun dengan harga minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan dalam artikel Menteri Agraria: Kepemilikan Properti oleh WNA Dibatasi bahwa ada batasan nilai properti yang dapat dimiliki WNA. Sebagai gambaran, untuk harga properti seperti apartemen yang dapat dimiliki oleh WNA dibatasi hanya yang harganya Rp5 miliar hingga Rp10 miliar saja.

 

Daftar Harga Minimal Pembelian Rumah Tunggal Atau Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing

Menurut Lampiran Permen Agraria 13/2016, berikut Daftar Harga Minimal Pembelian Rumah Tunggal Atau Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing:

 

Rumah Tunggal:

 

Lokasi

≥ Harga

(dalam rupiah)

DKI Jakarta

 

10 Milyar

 

Banten

 

5 Milyar

 

Jawa Barat

 

5 Milyar

 

Jawa Tengah

 

3 Milyar

 

Yogyakarta

 

3 Milyar

 

Jawa Timur

 

5 Milyar

 

Bali

 

3 Milyar

 

NTB

 

2 Milyar

 

Sumatera Utara

 

2 Milyar

 

Kalimantan Timur

 

2 Milyar

 

Sulawesi Selatan

 

2 Milyar

 

Daerah lainnya

 

1 Milyar

 

 

Satuan Rumah Susun:

Lokasi

≥ Harga

(dalam rupiah)

DKI Jakarta

 

5 Milyar

 

Banten

 

1 Milyar

 

Jawa Barat

 

1 Milyar

 

Jawa Tengah

 

1 Milyar

 

Yogyakarta

 

1 Milyar

 

Jawa Timur

 

1,5 Milyar

 

Bali

 

2 Milyar

 

NTB

 

1 Milyar

 

Sumatera Utara

 

1 Milyar

 

Kalimantan Timur

 

1 Milyar

 

Sulawesi Selatan

 

1 Milyar

 

Daerah lainnya

 

750 Juta

 

 

Berdasarkan penelusuran kami dalam Permen Agraria 13/2016 tidak ada sanksi yang diatur dalam Permen tersebut bagi WNA yang ternyata membeli tanah di bawah harga minimum yang ditetapkan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia;

2.    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua