Selasa, 26 April 2016

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Pertanyaan

Apakah PSSI atau Golkar merupakan badan hukum perdata sehingga dapat mengajukan gugatan ke PTUN?

Ulasan Lengkap

Intisari
 

Perundang-undangan Indonesia mengharuskan induk organisasi olahraga dan partai politik berbadan hukum. Badan hukum bisa dibedakan atas badan hukum publik dan badan hukum privat. UU PTUN secara tegas menyebut gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara diajukan oleh orang atau badan hukum perdata. Gugatan oleh badan hukum perdata berbentuk perkumpulan diajukan oleh pengurusnya.

 

Dalam praktik peradilan di Indonesia, Pengadilan telah mengakui legal standing PSSI dan Partai Golkar mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini SK Menteri Pemuda dan Olahraga, dan SK Menteri Hukum dan HAM) ke PTUN.

 

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
Ulasan

Terima kasih atas pertanyaan yang Anda ajukan. Pertanyaan ini relevan dan faktual karena pengurus Partai Golkar pernah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Jakarta. Demikian pula pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mempersoalkan SK Menteri Pemuda dan Olahraga ke PTUN.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama yang perlu diklarifikasi adalah siapa saja subjek hukum yang bisa mengajukan gugatan ke PTUN? Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 –perubahan kedua lewat Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 -- tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

 

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.

 

Orang dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (natuurlijke persoon). Tetapi apa yang dimaksud Badan Hukum Perdata (BHP) masih mengandung persoalan. Menurut Indroharto (2004: 117), mengatasi persoalan itu kita harus merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Ia berpendapat yang dimaksud BHP dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (maatchap) dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata.

 

Dalam perkembangannya, organisasi advokasi lingkungan hidup juga dianggap punya kualitas atau hak sebagai penggugat Keputusan Tata Usaha Negara (Zairin Harahap, 1997: 81), tetapi organisasi tersebut tetap harus punya badan hukum (R. Wiyono, 2009: 63-64).

 

Berdasarkan doktrin, sesuatu badan disebut badan hukum jika memenuhi syarat-syarat, yaitu (i) adanya harta kekayaan yang terpisah; (ii) mempunya tujuan tertentu; (iii) mempunyai kepentingan sendiri; dan (iv) adanya organisasi yang teratur (Ali Rido, 1986: 50).

 

Pasal 1654 KUH Perdata menyebutkan ‘semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu’.

 

Sesuai amanat Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan, diakui pula ‘perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik’.(Bisa baca lebih lanjut artikel: Metamorfosis Badan Hukum Indonesia).

 

Poin berikutnya yang perlu dijawab: apakah PSSI dan Partai Golkar bisa dikualifikasi sebagai Badan Hukum Perdata? Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia adalah organisasi olahraga yang dibentuk di Yogyakarta pada 19 April 1930. Laman resmi PSSI menyebutkan organisasi ini sudah menjadi badan hukum sejak 1953, sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehakiman No. J.A.5/11/6 tanggal 2 Februari 1953, dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara 3 Maret 1953 No. 18. Dengan demikian, jelas bahwa PSSI adalah suatu badan hukum, yang berbentuk perkumpulan.

 

PSSI adalah induk olahraga sepakbola. Merujuk pada UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juncto Pasal 47 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, ‘setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk olahraga fungsional harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

 

Kemudian, Partai Golkar adalah salah satu partai politik di Indonesia, yang didirikan dan diakui setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan ‘partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum’. Menteri Hukum dan HAM yang punya kewenangan untuk mengesahkan status badan hukum partai politik, termasuk Partai Golkar.

 

Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM itu telah dijadikan dasar pertimbangan bahwa pengurus Partai Golkar punya legal standing mengajukan gugatan (lihat putusan PTUN Jakarta No. 62/G/2015/PTUN.JKT  juncto putusan MA No. 490 K/TUN/2015).

 

Dari penjelasan tersebut sudah tegas bahwa PSSI dan Partai Golkar adalah badan hukum. Badan hukum lazimnya dibedakan atas Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat (Baca artikel Tiga Resep Sebelum Memilih Badan Hukum untuk Organisasi). Provinsi, kabupaten, atau kotamadya adalah contoh badan hukum publik. Sedangkan perkumpulan dan yayasan adalah contoh badan hukum privat/perdata. Badan hukum perdata biasanya diartikan sebagai badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan.

 

Dilihat dari konteks ini maka PSSI dan Partai Golkar didirikan atas kehendak orang perorangan pendirinya. Dalam putusan hakim pun PSSI dan Partai Golkar diakui hakim sebagai badan hukum perkumpulan yang bisa mengajukan gugatan terhadap KTUN.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Anda bisa membaca referensi lebih lanjut yang kami sertakan

 
 
Rujukan:
 

Rujuan Peraturan

·         Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaima terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

·         Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

 

Rujukan Putusan Pengadilan

·         Putusan MA No. 490K/TUN/2015 jo Putusan PTUN Jakarta No. 62/G/2015/PTUN.Jkt.

·         Putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2015/PTUN.Jkt.

 

Rujukan Buku

·         Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni, 1986.

·         Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.

·         R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

· Zairin Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua