Kamis, 08 December 2016

Langkah Hukum Jika Teman Kantor Suami yang Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga

Langkah Hukum Jika Teman Kantor Suami yang Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga

Pertanyaan

Sudah enam tahun kami menikah dan dikaruniai satu putra, namun tepat seminggu sebelum ulang tahun pernikahan, saya mendapat SMS dari salah satu teman kantor suami saya yang mengakibatkan saat ini keharmonisan rumah tangga kami terganggu. Keluarga yang tadinya rukun sekarang menjadi sering cekcok. Berikut isi SMS tersebut: SMS 1: ”udah pulang ya? Nggak kabarin aku.. telfon juga nggak diangkat.. hufhhh...ya sudah deh..” SMS 2: “pulang ya tinggal pulang ya.. kamu nggak ngabarin aku.. udah mulai cuek ya sama aku :((emoticon sedih).” Jelas isi dari SMS tersebut di atas menceritakan seolah-olah ada kebiasaan setiap hari mereka saling pamit setiap pulang kerja dan jelas pula bahwa dari isi SMS tersebut ada indikasi hubungan yang spesial antara keduanya. Pertanyaan saya: 1. Apakah bukti SMS tersebut dapat dijadikan bukti sebagai delik aduan Perbuatan Tidak Menyenangkan, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat merugikan saya dan keluarga. 2. Apakah SMS tersebut dapat mengarah ke fitnah, jika ternyata menurut pernyataan suami saya mereka tidak ada hubungan apa-apa? 3. Pasal apa yang dapat saya jadikan dasar sebagai aduan/laporan saya nanti dan apa hukumannya? 4. Kemana jika saya ingin membuat pengaduan, apakah ke Polsek di wilayah tempat tinggal saya? 5. Selain pidana apakah orang tersebut dapat dituntut menurut Perdata dan juga UU ITE? Mohon penjelasan secara terperinci pasal pasal dan hukumannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

 

 

Nayara Advocacy  

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected]

Website : http://www.nayaraadvocacycom

 

 

 

Intisari:

 

 

Pasal 335 yang semula memuat frase/unsur “perbuatan tidak menyenangkan” telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya No. 1/PUU-XI/2013 sehingga unsur yang tersisa adalah unsur “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. SMS sebagaimana yang Anda maksud tidak memenuhi salah satu unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga SMS tersebut tidak dapat dijadikan bukti.

 

Namun, ada kemungkinan pasal tindak pidana lainnya yang dapat dijerat kepada si pengirim SMS, di antaranya adalah pasal pencemaran nama baik yang dimaksud dalam UU ITE, dengan catatan, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku pengirim SMS. Apakah unsur yang dimaksud?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, kami perlu menyampaikan rasa prihatin kami atas permasalahan yang Anda alami. Kami berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum karena pada prinsipnya, hukum pidana adalah ultimum remidium atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.

 

1.    Apakah SMS dapat dijadikan delik aduan perbuatan tidak menyenangkan?

Perlu kami luruskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 1/PUU-XI/2013 telah mengapus frasa Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Penjelasan lebih lanjut soal putusan MK ini dapat Anda simak MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.

 

Sehingga Pasal 335 KUHP selengkapnya berbunyi:

 

1)    Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1:  Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Ke-2:  Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2)    Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

 

Jadi, pasal ini mensyaratkan adanya pemenuhan atas unsur “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka pembuktian atas pasal ini dapat terpenuhi.

 

Kami berpendapat bahwa SMS sebagaimana yang Anda maksud tidak memenuhi salah satu unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga kedua SMS tersebut tidak dapat dijadikan bukti.

 

2.    Apakah SMS tersebut dapat mengarah ke fitnah, jika ternyata menurut pernyataan suami saya mereka tidak ada hubungan apa-apa?

Ketentuan mengenai tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

 

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

 

Merujuk pada Pasal 311 ayat (1) KUHP di atas, terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a.    Seseorang;

b.    Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;

c.    Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

 

Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo, merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 ayat (1) KUHP no. 3, menjelaskan tentang apa itu menista:

 

Pasal 310 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah“

 

Catatan No. 3 Pasal 310 ayat (1) KUHP:

“Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 (1) ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang “tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)…..

 

Menurut ayat (3) maka perbuatan-perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka itu terletak kepada timbangan hakim. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri. Jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa itu (ps. 312).

 

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum.

 

Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar ps. 310. Akhirnya apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan pasal 311 (memfitnah).“

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sepanjang SMS tersebut tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai fitnah.

 

Di samping itu, agar perbuatan pengirim SMS itu masuk ke dalam perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang fitnah, perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar.

 

3.    Pasal apa yang dapat saya jadikan dasar sebagai aduan/laporan saya nanti dan apa hukumannya?

Sesuai dengan penjelasan kami pada butir 2, sepanjang SMS tersebut tidak tersiar maka tidak ada dugaan tindak pidana yang dapat diproses. Namun sebaliknya, apabila ternyata pengirim SMS menyebarkan SMS tersebut, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah membuat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh pengirim SMS dengan dugaan melakukan tindak pidana dengan merujuk kepada Pasal 311 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (1) KUHP.

 

4.    Kemana jika saya ingin membuat pengaduan, apakah ke Polsek di wilayah tempat tinggal saya?

Mengenai tempat pengaduan atas permasalahan yang Anda hadapi, Anda dapat melapor ke kepolisian setempat, termasuk Polsek di wilayah tempat tinggal Anda.

 

Anda juga dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi :

a.    Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.    Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;

c.    Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;

d.    Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi.

 

5.    Selain pidana apakah orang tersebut dapat dituntut menurut Perdata dan juga UU ITE?

Apabila pengirim SMS menyebarkan SMS tersebut kepada khalayak ramai, maka selain dapat diadukan berdasarkan Pasal 311 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (1) KUHP, jika tersebarnya SMS menimbulkan kerugian (misalnya suami Anda dipecat dari perusahaannya), Anda dapat pula mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan:

 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang terpenuhi dalam perbuatan si pengirim SMS yang menyebarkan SMS tersebut kepada khalayak ramai adalah sebagai berikut:

 

a.    Adanya perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh si pengirim SMS dengan menyebarluaskan isi dari kedua SMS tersebut berdasarkan kepada fakta palsu. Hal ini tentu akan merusak nama baik dan reputasi sang suami. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa kesengajaan si pengirim SMS untuk menyebarluaskan isi kedua SMS tesebut telah melanggar hak subyektif sang suami atas nama baik dan reputasi.

 

b.    Adanya kesalahan

Perbuatan menyebarluaskan isi kedua SMS tesebut yang dilakukan dengan sengaja tentu akan menyebabkan hancurnya nama baik dan reputasi sang suami.

 

c.    Adanya suatu kerugian

Secara tidak langsung, kami berpendapat bahwa si pengirim SMS telah memberikan kesan adanya suatu hubungan khusus (affair) antara dirinya dengan sang suami. Padahal, belum tentu fakta menyatakan demikian. Oleh karena itu, hal tersebut tentu saja memperburuk nama baik dan reputasi sang suami tersebut dan/atau merusak rumah tangga sang suami dengan istrinya.

 

d.    Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Dengan disebarluaskannya isi kedua SMS tersebut kepada pihak ketiga dimana sebetulnya SMS tersebut berdasarkan kepada suatu fakta palsu, hal ini tentu saja secara jelas akan menimbulkan kerugian bagi sang suami yang berupa rusaknya nama baik dan reputasi yang telah dimilikinya.

 

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“Perubahan UU ITE”), Anda juga dapat menuntut pengirim SMS berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan:

 

     “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

 

Ketentuan pasal ini berlaku juga untuk fitnah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Perubahan UU ITE:

 

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

 

Terhadap perbuatan tersebut berlaku Pasal 36 UU ITE yang berbunyi:

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

 

Pelanggaran terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.[1] Sebagai referensi soal pencemaran nama baik melalui pesan singkat di handphone dan contoh kasusnya dapat Anda simak artikel Hukumnya Jika Saling Memaki di SMS.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.


Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.



[1] Pasal 51 ayat (2) UU ITE

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua