Selasa, 19 July 2016

Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan?

Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan?

Pertanyaan

Saya ingin bertanya terkait Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Cukup jelas disampaikan dalam Perda No. 2 tahun 2015 yang mengacu pada Perda No. 8 tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Saya kutip dari suatu laman berita, terkait pernyataan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (pada saat itu) Agus Bambang Setiowidodo, "Kalau anaknya sudah mandiri, KK-nya sudah berbeda dari orang tuanya, ya tidak kena (pajak progresif)". Apakah kalau kasusnya, contoh saya, sudah menikah dan memiliki KK terpisah dengan orang tua tetapi masih menggunakan alamat yang sama tetap dikenakan pajak progresif bila orang tua dan saya masing-masing memiliki kendaraan pribadi? Terima kasih untuk penjelasannya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 


Tarif Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Sehingga walaupun kartu keluarga Anda sudah berbeda dengan orang tua Anda, akan tetapi jika alamat yang digunakan sama, maka Anda terkena pajak progresif.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda. Kami akan jelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pajak Progresif. Pajak Progresif adalah salah satu jenis pengenaan tarif pajak. Menurut Mardiasmo dalam Bukunya Perpajakan” (2011), dikenal 4 jenis pengenaan tarif pajak yaitu:

 

1.    Tarif Proporsional atau sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

 

2.    Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya tarif materai dengan nominal berapapun adalah Rp. 6000,-

 

3.    Tarif Degresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

 

4.    Tarif Progresif, yaitu suatu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Contoh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

 

Safri Nurmantu dalam bukunya “Pengantar Perpajakanmenerangkan bahwa pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang makin tinggi Objek Pajaknya, makin tinggi juga persentase tarif pajaknya. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.

 

Sebagai contoh adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

 

No.

Urutan Kepemilikan Kendaraan

Persentase Tarif Pajak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda Pajak Kendaraan Bermotor”)

 

1

Kendaraan bermotor pertama

2% (dua persen) dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

 

2

Kendaraan bermotor kedua

2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

 

3

Kendaraan bermotor ketiga

3% (tiga persen) dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

 

4

Kendaraan bermotor keempat

3,5% (tiga koma lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

 

 

Jadi, semakin banyak kendaraan seseorang maka semakin besar juga pajak yang akan dikenakan kepadanya mengikuti jumlah atau kuantitas kendaraannya.

 

Terkait pertanyaan Anda, apakah Anda akan tetap dikenakan Pajak Progresif padahal Anda sudah menikah dan memiliki Kartu Keluarga (KK) terpisah dari orang tua tapi masih menggunakan alamat yang sama dengan orang tua dan masing-masing punya mobil sendiri, maka kita merujuk pada pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1a) Perda Pajak Kendaraan Bermotor:

 

“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.”

 

Sehingga walaupun kartu keluarga Anda sudah berbeda dengan orang tua Anda, akan tetapi jika alamat yang digunakan sama, maka Anda terkena pajak progresif.

 

Dasar hukum:

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

 

Referensi:

1.    Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publisher, 2011.

2.    Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, 2005.

 

 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua