Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Kerja

Bacaan 19 Menit
Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Kerja
Pertanyaan

Saya baru diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta. Setelah Lebaran nanti, saya disuruh datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak kerja. Karena ini pengalaman pertama saya, saya kuatir ada hal-hal yang merugikan saya di kemudian hari. Apa saja yang harus diperhatikan dalam kontrak kerja itu agar saya tidak dirugikan sepihak oleh perusahaan? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Yang harus Anda perhatikan dalam perjanjian kerja adalah syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Isi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1]

 

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[2] Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) didasarkan atas:[3]

a.    jangka waktu; atau

b.    selesainya suatu pekerjaan tertentu.

 

Anda menyebutkan bahwa Anda akan menandatangani kontrak kerja, tetapi Anda tidak menjelaskan kontrak kerja yang Anda maksud adalah PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Oleh karena itu kami akan menjelaskan secara umum.

 

Layaknya perjanjian pada umumnya, ada syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian ini sah dan mengikat pengusaha dan pekerja, yaitu: [4]

a.    kesepakatan kedua belah pihak;

b.    kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c.    adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d.    pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Jika perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat dalam huruf a dan b, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak bertentangan dengan ketentuan dalam huruf c dan d, maka batal demi hukum.[5]

 

Mengenai apa saja yang harus diperhatikan dari perjanjian kerja yang akan Anda tanda tangani, tentunya Anda harus membaca dengan baik isi perjanjian kerja tersebut. Apa saja isi dari perjanjian kerja? Sebagaimana diuraikan dalam definisi perjanjian kerja di atas, dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian kerja adalah:

1.    Syarat-syarat kerja;

2.    Hak pekerja/buruh dan pengusaha;

3.    Kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha.

 

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diuraikan lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya harus ada dalam perjanjian kerja, yaitu:

a.    nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b.    nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c.    jabatan atau jenis pekerjaan;

d.    tempat pekerjaan;

e.    besarnya upah dan cara pembayarannya;

f.     syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g.    mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h.    tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i.      tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

 

Khusus ketentuan mengenai upah dan syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak, ketentuan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

 

Seperti misalnya terkait besaran upah dan cara pembayarannya, Anda harus memastikan bahwa upah Anda tidak di bawah upah minimum dan tanggal berapa seharusnya upah Anda dibayar, karena jika pengusaha terlambat pembayaran upah, pengusaha tersebut akan dikenakan denda. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel-artikel berikut ini:

 

Jika Anda dipekerjakan dengan PKWT, Anda harus melihat juga apakah diperjanjikan ada masa percobaan. Ini karena PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.[7] Jika dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.[8]

 

Berbeda dengan PKWT, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Tetapi perlu diketahui juga bahwa masa percobaan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan.[9] Dan dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.[10]

 

Perlu Anda ketahui juga bahwa jika Anda dipekerjakan dengan PKWT, jika ada salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dalam PKWT, pihak tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[11] Kecuali perjanjian tersebut berakhir karena:[12]

a.    pekerja meninggal dunia;

b.    adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

c.    adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

 

 

Hal Penting Lain Terkait Perjanjian Kerja

Selain isi perjanjian kerja, hal lain yang harus dicermati adalah jika Anda dipekerjakan dengan PKWT atau istilahnya karyawan kontrak, maka perjanjian kerjanya harus dinyatakan secara tertulis.[13] Jika tidak, secara otomatis PKWT tersebut menjadi PKWTT.[14] Sedangkan untuk PKWTT, perjanjian kerjanya tidak harus tertulis. Akan tetapi, jika dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.[15]

 

Kemudian, perjanjian kerja Anda harus dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.[16]

 

Hal lainnya yang perlu Anda tahu adalah segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.[17]

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 



[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[8] Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[10] Pasal 60 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[11] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

[12] Pasal 62 jo. Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[13] Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[14] Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[15] Pasal 63 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[16] Pasal 54 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[17] Pasal 53 UU Ketenagakerjaan

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika