Jumat, 24 Juni 2016

Parsel Adalah Gratifikasi?

Parsel Adalah Gratifikasi?

Pertanyaan

Adakah batasan pemberian yang boleh diterima oleh pegawai negeri, yang tidak termasuk gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK? Kemudian apakah parsel termasuk gratifikasi?

Ulasan Lengkap

 

Intisari:

 

 

Apakah parsel termasuk gratifikasi atau tidak, baik UU Tipikor, Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK, maupun peraturan kementerian tidak mengaturnya secara eksplisit. Yang diatur hanya mengenai “hadiah” yang diterima. Oleh karena itu, harus dilihat lagi siapa yang memberikan parsel tersebut, berapa nilai parsel tersebut, serta diberikan dalam rangka apa.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Pengaturan mengenai gratifikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”).

 

Pengertian gratifikasi dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Menurut Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (hal. 3), pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B UU Tipikor saja. Sehingga untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan:

 

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:....”

 

Dalam buku yang sama (hal. 6), dijelaskan bahwa ada gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan, yaitu meliputi penerimaan dari:

a.    pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;

b.    pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

 

Perlu diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.[1] Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.[2] KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.[3]

 

Akan tetapi, UU Tipikor tidak mengatur berapa jumlah pemberian yang digolongkan sebagai pemberian yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

 

Surat Edaran KPK No. B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi[4] menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan antara lain:

a.    diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

b.    diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;

c.    diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

d.    diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penylenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langusng;

e.    diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

f.     diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

 

Dalam surat edaran di atas tidak disebutkan batasan nilai gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Namun, KPK di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi (hal. 25-26) menyebutkan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu antara lain:

1.    pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

2.    hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1 juta;

3.    pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1 juta;

4.    pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1 juta dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

5.    pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp 200 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1 juta dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

 

 

Selain disebutkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, biasanya masing-masing kementerian akan mengatur lebih lanjut sehubungan dengan jumlah gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan atau tidak dianggap suap, contohnya:

 

1.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (“Permendag 56/2015”)

Peraturan ini salah satunya mengatur mengenai gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan[5] meliputi gratifikasi yang diperoleh dari:[6]

a.    Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;

b.    Orang lain yang terkait dengan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1 juta;

c.    Sesama Aparatur Kementerian Perdagangan selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak dalam bentuk uang dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1 juta per pemberian per orang dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

d.    Atasan kepada bawahan Aparatur Kementerian Perdagangan;

 

 

2.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Penyelenggara Negara Di Kementerian Ketenagakerjaan (“Permenaker 25/2015”)

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di kementerian ketenagakerjaan wajib melakukan pencegahan dan penolakan gratifikasi (termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar kedinasan.[7] Dalam hal gratifikasi tidak dapat ditolak maka Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap pemberian gratifikasi yang diterima kepada KPK atau melalui UPG Kementerian untuk diteruskan kepada KPK.[8]

 

Parsel = Gratifikasi?

Kemudian mengenai apakah parsel termasuk gratifikasi atau tidak, peraturan-peraturan di atas tidak mengaturnya secara eksplisit, hanya mengatur mengenai “hadiah” yang diterima. Oleh karena itu, harus dilihat lagi siapa yang memberikan parsel tersebut, berapa nilai parsel tersebut, serta diberikan dalam rangka apa.

 

KPK melalui portal pengetahuan antikorupsi-nya bahkan secara ekspilisit menyebutkan parsel dari rekanan kepada pejabat yang diberikan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan sebagai salah satu contoh gratifikasi.

 

Masih di artikel yang sama, KPK menyarankan tiap pejabat maupun pegawai negeri untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif untuk menilai apakah parsel yang ia terima adalah gratifikasi atau bukan.

 

Beberapa pertanyaan itu, seperti :

1.    Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?

2.            Apakah pemberi hadiah memiliki posisi atau kekuasaan yang setara?

3.            Apakah pemberian hadiah berkaitan dengan posisi Anda?

4.            Bagaimana cara memberikannya? Terbuka atau sembunyi-sembunyi

 

Jika atas pertanyaan-pertanyaan di atas ada indikasi parsel merupakan gratifikasi ilegal, sebaiknya Anda segera melaporkannya kepada KPK.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Penyelenggara Negara Di Kementerian Ketenagakerjaan;

3.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

 



[1] Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor

[2] Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor

[3] Pasal 12C ayat (3) UU Tipikor

[5] Pasal 2 ayat (2) huruf b jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Permendag 56/2015

[6] Pasal 2 ayat (4) Permendag 56/2015

[7] Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (2) Permenaker 25/2015

[8] Pasal 4 ayat (3) Permenaker 25/2015

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua