Senin, 19 Desember 2016

Prosedur Pendaftaran Logo Perusahaan

Prosedur Pendaftaran Logo Perusahaan

Pertanyaan

Saya mau daftar logo perusahaan, bagaimana teknisnya?

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., M.H. dari IPAS Institute dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 2 November 2016.

 

Intisari:

 

 

Jika kita bicara mengenai logo dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, maka kita bisa bicara di 2 (dua) hal, yaitu perlindungan Hak Cipta dan perlindungan Hak Merek. Hak Cipta tak memerlukan pendaftaran kecuali dirasakan perlu, sedangkan bagaimana dengan pendaftaran Hak Merek?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Jika kita bicara mengenai logo dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, maka kita bisa bicara di dua hal yaitu perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan Hak Merek.

 

Logo dalam Bentuk Gambar

Logo biasanya dihasilkan dalam bentuk gambar, dan gambar termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).[1] Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata,[2] sehingga tak memerlukan pendaftaran kecuali dirasakan perlu.

 

Pendaftaran Logo untuk Mendapatkan Perlindungan Hak Merek

Sedangkan, apabila logo tersebut akan didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Merek, maka Anda dapat mendaftarkan Hak Merek logo itu pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) telah mengaturnya sebagai berikut:

 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Permohonan pendaftaran Merek dapat dilakukan melalui kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.[3]

 

Prosedur Pendaftaran Merek

Secara umum, prosedur pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

 

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.[4]

2.    Dalam permohonan wajib mencantumkan:[5]

a.    tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b.    nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

c.    nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

d.    warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

e.    nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

f.     kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

3.    Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.[6]

4.    Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.[7]

5.    Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. [8]

6.    Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.[9]

7.    Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.[10]

 

Keterangan mengenai prosedur pendaftaran merek dapat dilihat juga pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berikut ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.  

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

  

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

 

Referensi:

http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/merek/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek, diakses pada 19 Desember 2016 pukul 13.03 WIB.



[1] Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta

[2] Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta

[3] Pasal 4 ayat (1) UU MIG

[4] Pasal 4 ayat (1) UU MIG

[5] Pasal 4 ayat (2) UU MIG

[6] Pasal 4 ayat (3) UU MIG

[7] Pasal 4 ayat (4) UU MIG

[8] Pasal 4 ayat (6) UU MIG

[9] Pasal 4 ayat (7) UU MIG

[10] Pasal 4 ayat (8) UU MIG

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua