Jumat, 20 Januari 2017

Sanksi Jika Merusak Papan Pengumuman yang Dipasang Pemerintah

Sanksi Jika Merusak Papan Pengumuman yang Dipasang Pemerintah

Pertanyaan

Bagaimana sanksi bagi seseorang yang merusak papan pengumuman yang dibuat oleh Pemda setempat, dimana papan pengumuman itu berdiri di dalam tanah orang yang merusak papan pengumuman tersebut?  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Tindakan merusak papan pengumuman yang dipasang Pemda setempat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan yang diancam dengan Pasal 406 KUHP.

 

Meskipun tindakan perusakan tersebut dilakukan di tanah milik si pelaku, hal tersebut tidak membenarkan tindakan perusakan itu sendiri.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan anda.

 

Tindak Pidana Perusakan Barang

Pada dasarnya, setiap tindakan perusakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur sebagai berikut:

 

Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 279) menjelaskan bahwa supaya seseorang dapat dihukum menurut Pasal 406 KUHP, harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

 

a.    bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang;

b.    bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;

c.    bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

 

Berdasarkan penjabaran tersebut dan dikaitkan dengan pertanyaan Anda, pemilik tanah telah merusak papan pengumuman yang dipasang oleh Pemerintah Daerah (“Pemda”) setempat. Sangat disayangkan Anda tidak menyebutkan sampai sejauh mana kerusakan dilakukan terhadap papan pengumuman tersebut. Oleh karenanya, kami asumsikan bahwa papan pengumuman tersebut telah dirusak sampai tidak dapat dipakai lagi. Kemudian, perusakan papan tersebut dilakukan dengan sengaja dan papan pengumuman tersebut dimiliki oleh Pemda terkait. Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa pemilik tanah tersebut telah memenuhi unsur pada tindak pidana perusakan, sesuai dengan Pasal 406 KUHP.

 

Perusakan Barang Orang Lain di Atas Tanah Sendiri

Meskipun tindakan perusakan tersebut dilakukan di tanah milik si pelaku, hal tersebut tidak membenarkan tindakan perusakan itu sendiri. Hal serupa juga ditemui dalam salah satu perkara perusakan, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No: 24 K/Kr/1958, tertanggal 15 Maret 1958, yang menyatakan kaidah hukum sebagai berikut:

Bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam pasal 406 KUHP.

 

Berdasar pada kaidah hukum tersebut, tetap tidak dapat dibenarkan apabila pemilik rumah merusak rumah tersebut meskipun mempertahankan hak milik, sehingga si pemilik rumah dinyatakan telah melakukan tindak pidana perusakan.

 

Apabila diaplikasikan dalam pertanyaan Anda, tindakan perusakan yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak dapat dibenarkan meskipun papan pengumuman berdiri di tanahnya. Terlepas adanya kesalahan Pemda dengan meletakkan papan pengumuman tersebut, alangkah baiknya si pemilik tanah melakukan konfirmasi dengan pihak Pemda terkait, sehingga tidak ada tindakan yang dapat merugikan si pemilik tanah itu sendiri.

 

Oleh karena itu, tindakan perusakan papan pengumuman yang dilakukan si pemilik tanah dapat dikatakan sebagai tindak pidana perusakan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:  Politeia. 1994.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 K/Kr/1958, tertanggal 15 Maret 1958.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua