Rabu, 01 Maret 2017

Perusakan Tanaman di Tanah Warisan yang Belum Dibagi

Perusakan Tanaman di Tanah Warisan yang Belum Dibagi

Pertanyaan

A dan B abang beradik yang punya tanah warisan dari orang tua mereka yang belum dibagi-bagi dan di tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada sengketa. Sebelum meninggal, A mengusahakan sebagian dari tanah warisan tersebut dengan menanam tanaman-tanaman. Setelah A meninggal, istri A mau melanjutkan apa yang sudah dimulai almarhum suaminya, tetapi B beserta dengan istri dan anaknya merusak tanaman yang ditanam almarhum A. Apakah B beserta istri dan anaknya bisa dipidana?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Dalam peristiwa yang Anda ceritakan, belum ada pembagian tanah warisan kepada A dan B, maka belum jelaslah bagian-bagian tanah yang menjadi hak masing-masing pihak. Berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam UUPA, penguasaan/kepemilikan atas tanaman tidak berarti menjadi penguasaan/kepemilikan atas si pemilik tanah. Dengan kata lain, tanaman yang selama ini diusahakan oleh A adalah tetap menjadi barang milik A karena kepemilikan atas tanaman tersebut tidak serta merta menjadi hak bersama karena tanah tersebut belum terbagi.

 

Oleh sebab itu, peristiwa perusakan tanaman milik A yang dilakukan oleh B dan keluarganya termasuk tindak pidana perusakan barang apabila benar terbukti bahwa B beserta istri dan anaknya melakukannya dengan sengaja.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

           

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Tindak Pidana Perusakan

Perusakan tanaman sebagaimana Anda paparkan pada dasarnya termasuk dalam tindak pidana perusakan barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

 

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

 

Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih jauh, perlu diketahui bahwa tanah dalam hukum Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Asas yang dianut dalam UUPA yaitu asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding).

 

Asas Pemisahan Horizontal

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. dan Zaki Sierrad S.H., C.N., M.H., dalam bukunya Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya (hal. 69) menjelaskan bahwa asas pemisahan horizontal diadopsi dari hukum adat yang menyatakan bahwa:

 

Penguasaan dan pemilikan tanah tidak meliputi penguasaan dan pemilikan benda-benda di atas tanah (bangunan, tanaman, benda bernilai ekonomis lainnya). Jadi pemilik tanah, tidak otomatis menjadi pemilik benda-benda yang terdapat di atasnya.

 

Berlakunya asas pemisahan horizontal juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/SIP/1982, dalam kaidah hukumnya menyatakan:

 

Menurut UUPA Pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal).

 

Analisis Kasus

Dalam peristiwa yang Anda ceritakan, belum ada pembagian tanah warisan kepada A dan B, maka belum jelaslah bagian-bagian tanah yang menjadi hak masing-masing pihak. Berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam UUPA, penguasaan/kepemilikan atas tanaman tidak berarti menjadi penguasaan/kepemilikan atas si pemilik tanah. Dengan kata lain, tanaman yang selama ini diusahakan oleh A adalah tetap menjadi barang milik A karena kepemilikan atas tanaman tersebut tidak serta merta menjadi hak bersama karena tanah tersebut belum terbagi.

 

Oleh sebab itu, peristiwa perusakan tanaman milik A yang dilakukan oleh B dan keluarganya sebagaimana Anda ceritakan termasuk tindak pidana perusakan barang apabila benar terbukti bahwa B beserta istri dan anaknya melakukannya dengan sengaja.

 

Atas B beserta istri dan anaknya dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1.    Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

2.   Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

 

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dalam hukum pidana yang termasuk pelaku tindak pidana bukan saja yang melakukan, tetapi juga setiap orang yang juga turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan mengajurkan untuk melakukan. Maka dalam hal ini, terhadap anak dan istri B juga dapat dipidana atas perusakan barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

 

Putusan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/SIP/1982

 

Referensi:

Oloan Sitorus dan Zaki Sierrad, Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya. Jogjakarta: MKTI, 2006.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua