Selasa, 26 July 2016

Apakah Legal Officer Harus Seorang Advokat?

Apakah  Legal Officer Harus Seorang Advokat?

Pertanyaan

Saya mau bertanya seputar legal officer, apakah seorang legal officer harus seorang advokat? Misalnya ada seorang sarjana hukum tetapi dia bukan advokat, apakah bisa jadi legal officer di suatu perusahaan? Terima kasih jawabannya.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Legal officer merupakan salah satu profesi yang menuntut kualifikasi dari lulusan Fakultas Hukum. Latar belakang pendidikan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjalani profesi legal officer. Mengenai harus atau tidaknya legal officer adalah advokat, hal tersebut kembali pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut.

 

Pada praktiknya memang ada perusahaan tertentu yang memiliki kebijakan dimana legal officer yang dipekerjakannya harus memenuhi syarat seperti mengantongi izin advokat. Sebaliknya, adapula yang tidak wajib mensyaratkan legal officer mengantongi izin advokat.

 

Penjelasan lebih lanjut serta contohnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Posisi Legal officer di Suatu Perusahaan

Posisi legal officer dalam suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan. Demikian yang dijelaskan oleh Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.Hum. dalam buku “Legal officer, Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan dan Masalah Hukum di Perusahaan” sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Tugas Legal officer.

 

Lebih lanjut, Jimmy Joses menjelaskan bahwa tugas seorang legal officer untuk perusahaan yang berskala besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti legal officer yang bertugas menangani dokumen dan perizinan atau legal officer yang bertugas menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana. Namun, di perusahaan skala menengah, legal officer menangani semua hal termasuk dokumen dan permasalahan hukum.

 

Masih bersumber dari laman yang sama, Jimmy Joses menjelaskan bahwa kedudukan sebagai legal di suatu perusahaan memiliki peranan penting. Hal ini disebabkan segala hal yang berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, surat-surat dan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika terjadi masalah hukum.

 

Contoh Tugas Legal Officer di Perusahaan

Sudaryat, dalam bukunya Legal Officer (hal. 12), mengatakan bahwa tugas legal officer bervariasi, bergantung pada jenis perusahaannya. Contohnya:

1)    Legal officer perusahaan bank atau lembaga pembiayaan bertugas melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah.

2)    Legal officer perusahaan ekpedisi atau logistik bertugas me-review aktivitas corporate legal, me-review dan menangani perjanjian bisnis, serta menangani pengelolaan dokumen legal.

3)    Legal officer perusahaan migas bertugas dalam hal handling legal contract, procurements, tender, and litigation.

 

Legal officer Harus Lulusan Fakultas Hukum

Perlu diketahui bahwa legal officer merupakan salah satu profesi yang menuntut kualifikasi dari lulusan Fakultas Hukum. Latar belakang pendidikan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk menjalani profesi legal officer.[1]

 

Apakah Legal officer Harus Advokat?

Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”).[2]

 

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.[3] Penjelasan lebih lanjut tentang advokat silakan Anda simak artikel Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan dan Apakah Perbedaan Pengacara dengan Penasihat Hukum?.

 

Mengenai harus atau tidaknya legal officer itu adalah advokat, hal tersebut kembali pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut. Namun, seperti yang kami uraikan di atas, tugas legal officer adalah menangani dokumen dan perizinan dan/atau menangani permasalahan hukum. Hal ini tidak mewajibkan legal officer haruslah seorang advokat, yang penting adalah lulusan Fakultas Hukum.  

 

Pada praktiknya memang ada perusahaan yang memiliki kebijakan tertentu dimana legal officer yang dipekerjakannya harus memenuhi syarat tertentu seperti mengantongi izin advokat. Namun, ada pula perusahaan yang hanya mensyaratkan legal officernya berlatar belakang sarjana hukum.

 

Contoh Perusahaan yang Mensyaratkan Legal Officer-nya Adalah Advokat

Sudaryat mencontohkan legal officer yang juga sebagai advokat misalnya di perusahaan industri. Sudaryat menjelaskan bahwa seorang legal officer di perusahaan industri biasanya memiliki tiga tugas utama:[4]

1)    Sebagai konsultan hukum perusahaan, yaitu memberikan nasihat atau opini hukum kepada pemimpin perusahaan;

2)    Sebagai advokat perusahaan, yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan; dan

3)    Sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan perusahaan.

 

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Referensi:

Sudaryat. Legal Officer. Bandung: Oase Media. 2008.



[1] Sudaryat, Legal Officer, hal. 9.

[2] Pasal 1 ayat (1) UU Advokat.

[3] Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.

[4] Sudaryat, Legal Officer, hal. 12.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua