Kamis, 09 Maret 2017

Bolehkah Disepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian?

Bolehkah Disepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian?

Pertanyaan

Apakah dibolehkan dalam suatu perjanjian disepakati 2 (dua) forum Arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa? Misalkan dalam suatu pasal menyebutkan BANI yang berwenang apabila ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak dan pasal selanjutnya menyebutkan ICC yang berwenang apabila tidak ada kesepakatan secara tertulis dari kedua belah pihak.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis dapat memuat pilihan forum arbitrase yang akan digunakan, baik itu lembaga arbitrase nasional (dalam hal ini BANI) atau lembaga arbitrase internasional (dalam hal ini ICC), maupun kedua-duanya dengan menentukan keadaan tertentu dalam perjanjian, yakni lembaga arbitrase mana yang berlaku apabila timbul keadaan tertentu tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pernyataan Anda.

 

Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu Perjanjian Arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”).

 

Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.[1]

 

Berdasarkan ketentuan di atas dan sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Arbitrase (hal. 63 - 64), dapatlah kita simpulkan bahwa prinsip dasar dari klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis keabsahan dan mengikatnya perjanjian tersebut harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

 

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1.    Kesepakatan para pihak

2.    Kecakapan para pihak

3.    Suatu hal tertentu

4.    Sebab yang halal

 

Penjelasan lebih lanjut soal perjanjian dapat Anda simak artikel Hukum Perjanjian.

 

Dua Pilihan Forum Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai pemilihan 2 (dua) forum arbitrase dalam satu perjanjian dengan syarat-syarat tertentu, dapat kami jawab bahwa pemilihan forum arbitrase telah diatur dengan tegas dalam Pasal 34 UU AAPS yang menyebutkan:

 

1)  Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

2)   Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

 

Berdasarkan penjelasan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penggunanan “atau” merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan).

 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Klausula Arbitrase dalam suatu Perjanjian tertulis dapat memuat pilihan forum arbitrase yang akan digunakan baik itu lembaga arbitrase nasional dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional dalam hal ini International Chamber of Commerce (ICC) maupun kedua-duanya dengan menentukan keadaan tertentu dalam perjanjian dimana lembaga arbitrase mana yang berlaku apabila timbul keadaan tertentu tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2.    Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

 

Referensi:

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau, diakses pada 9 Maret 2017 pukul 13.25 WIB



[1] Pasal 1 angka 3 UU AAPS

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua