Jumat, 23 September 2016

Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa

Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa

Pertanyaan

Apakah seorang Bupati bisa melakukan pemotongan terhadap anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sebelum diberikan ke desa-desa sebesar Rp. 30 juta? Lembaga apa saja yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa yang bersumber dari APBN?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Bupati memiliki kewajiban untuk membuat penetapan rincian dana desa melalui Peraturan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (“RKD”) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

 

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa. Jika setelah sanksi penundaan tersebut, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa. Pemotongan penyaluran dana desa dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi Dana Desa

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 22/2015”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 8/2016”).

 

Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.[1]

 

Alur Penganggaran, Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya:

 

1.    Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.[2] Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.[3]

 

Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.[4] Rincian dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.[5]

 

2.    Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.[6] Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.[7]

 

3.    Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (“RKUN”) ke Rekening Kas Umum Daerah (“RKUD”). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (“RKD”).[8]

 

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.[9]

 

Tahapan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:[10]

a.    tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b.    tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

 

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota.[11]

 

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima:[12]

a.    Peraturan desa mengenai APBDesa;

b.    Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.

 

Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.[13]

 

Pemotongan Dana Desa oleh Bupati/Walikota

Bupati/Walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

 

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa.[14] Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.[15]

 

Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.[16]

 

Jika sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.[17]

 

Jika setelah sanksi penundaan tersebut di atas, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa.[18]

 

Pemotongan penyaluran dana desa dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.[19] Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.[20]

 

Jadi dalam konteks pertanyaan Anda, perlu dilihat lagi alasan bupati melakukan pemotongan terhadap anggaran dana desa yang bersumber dari APBN tersebut. Jika memang pemotongan tersebut bukan karena alasan adanya sanksi penundaan penyaluran dana desa karena ada sisa dana desa, maka pemotongan tersebut tidak dibenarkan.

 

Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.[21]


Pemantauan dilakukan terhadap:[22]

a.    penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;

b.    penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;

c.    penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan

d.    Sisa Dana Desa.

 

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap:[23]

a.    penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan

b.    realisasi penggunaan Dana Desa.


Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Permenkeu 49/2016 bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.[24] Pemantauan ini dilakukan terhadap:

a.    penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;

b.    penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;

c.    penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan

d.    Sisa Dana Desa di RKUD.

 

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[25]

 

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota.[26]

 

Ketidaksesuaian penyaluran tersebut, dapat berupa:[27]

a.    keterlambatan penyaluran; dan/atau

b.    tidak tepat jumlah penyaluran.

 

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.[28]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.



[1] Pasal 19 ayat (2) PP 60/2014

[2] Pasal 2 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[3] Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 49/2016

[4] Pasal 3 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[5] Pasal 3 ayat (3) Permenkeu 49/2016 jo. Pasal 11 ayat (5) PP 22/2015

[6] Pasal 7 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[7] Pasal 10 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[8] Pasal 15 PP 60/2014 jo. Pasal 14 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[9] Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP 8/2016 dan Pasal 14 Permenkeu 49/2016

[10] Pasal 14 ayat (2) Permenkeu 49/2016

[11] Pasal 18 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[12] Pasal 18 ayat (2) Permenkeu 49/2016

[13] Pasal 16 ayat (3) PP 8/2016

[14] Pasal 39 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[15] Pasal 39 ayat (2) Permenkeu 49/2016

[16] Pasal 39 ayat (4) Permenkeu 49/2016

[17] Pasal 39 ayat (5) Permenkeu 49/2016

[18] Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 36 Permenkeu 49/2016

[19] Pasal 41ayat (2) Permenkeu 49/2016

[20] Pasal 41 ayat (3) Permenkeu 49/2016

[21] Pasal 26 ayat (1) PP 8/2016

[22] Pasal 26 ayat (2) PP 8/2016

[23] Pasal 26 ayat (3) PP 8/2016

[24] Pasal 27 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[25] Pasal 29 ayat (1) Permenkeu 49/2016

[26] Pasal 29 ayat (2) Permenkeu 49/2016

[27] Pasal 29 ayat (3) Permenkeu 49/2016

[28] Pasal 29 ayat (4) Permenkeu 49/2016

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua