Intisari:

 

Jika putusan Pengadilan Tinggi belum masuk ke pemeriksaan perkara, maka putusan itu disebut Putusan tidak dapat diterima (Putusan NO) dimana ada cacat formil di gugatan tersebut. Di sini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan materi yang sama dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.   Akan tetapi, jika putusan Pengadilan Tinggi itu sudah masuk ke materi perkara dan tidak diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka itu sudah merupakan putusan yang berkekuatan tetap. Di sini, tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Karena sangat berkaitan dengan teknis beracara, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita lihat dulu apa putusan dari Pengadilan Tinggi (tingkat banding), apakah sudah memeriksa pokok perkara atau masih memeriksa formalitas perkara saja, misalnya para pihak, legal standing, dan lain-lain.

 

Jika Putusan Belum Memeriksa Pokok Perkara

Jika putusan Pengadilan (termasuk putusan Pengadian Tinggi) belum memeriksa pokok perkara, maka putusan tersebut biasanya berbunyi: “Menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau yang sering disingkat NO)”.

 

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1.    Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

2.    Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

3.    Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

4.    Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

 

Dalam hal putusan itu belum masuk ke pokok perkara seperti ini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penjelasan lebih lanjut mengenai Putusan NO dapat Anda simak dalam artikel Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

 

Jika Putusan Sudah Memeriksa Pokok Perkara

Namun, jika putusan pengadilan (termasuk putusan Pengadilan Tinggi), sudah memeriksa pokok perkara, biasanya putusan berbunyi “Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya gugatan Penggugat”. Penjelasan lebih lanjut tentang putusan dalam perkara perdata ini dapat Anda simak dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima.

 

Upaya hukum terhadap putusan banding adalah kasasi. Para pihak yang tidak setuju terhadap putusan banding bisa menyatakan kasasi 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon oleh Pengadilan Tinggi.[1] Dan 14 hari kemudian wajib membuat dan mengajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.[2]

 

Jika 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan[3] atau tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan tinggi di atas, sehingga menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Menjawab pertanyaan Anda, kalau putusan NO di tingkat manapun, kita bisa menggugat kembali dengan perkara yang sama. Tapi jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Selengkapnya mengenai putusan berkekuatan hukum tetap dapat Anda simak artikel Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?.

 

Jika kemudian ada upaya untuk mengajukan gugatan dengan gugatan dan pihak yang sama, bisa saja terjadi karena Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya.[4] Namun patut diduga, perbuatan itu sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Ini karena jelas sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang “terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” (ne bis in idem). Lebih lanjut dapat dibaca dalam artikel Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem? dan Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Herzien Inlandsch Reglement;

2.    Reglement Voor de Buitengewesten;

3.    Reglement Op De Rechtsvordering;

4.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

Referensi:

Harahap, Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.