Kamis, 20 Oktober 2016

Wajibkah Perusahaan Berbentuk Persekutuan Mendaftarkan Karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan?

Wajibkah Perusahaan Berbentuk Persekutuan Mendaftarkan Karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan?

Pertanyaan

Apakah badan usaha dengan bentuk persekutuan dengan karyawan di atas 20 orang tidak harus ikut BPJS Ketenagakerjaan? Apakah untuk karyawannya harus dapat pesangon saat berhenti bekerja karena keinginan sendiri? Terima kasih.    

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Perusahaan dalam bentuk persekutuan dengan karyawan di atas 20 orang itu itu termasuk pemberi kerja yang wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

 

Lalu bagaimana jika pekerja pada persekutuan itu mengundurkan diri? Hak-hak apa saja yang didapat? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) 

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”).

 

Melalui UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.[1]

 

Kewajiban Pemberi Kerja Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Setiap pekerja yang bekerja dan menerima upah wajib diikut sertakan program BPJS oleh si pemberi kerja tanpa ada batasan mengenai jumlah pekerjanya. Hal mana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”) yang berbunyi:

 

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

 

Istilah pekerja yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.[2] Sedangkan pemberi kerja yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.[3]

 

Sementara, yang dimaksud dengan Pengusaha kita dapat mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagai berikut:

 

Pengusaha adalah:

a.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, perusahaan dalam bentuk persekutuan dengan karyawan di atas 20 orang itu termasuk pemberi kerja yang wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif.[4] Sanksi administratif tersebut dapat berupa:[5]

a.    teguran tertulis;

b.    denda; dan/atau

c.    tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS.

 

Jika Karyawan Mengundurkan Diri

Mengenai pertanyaan Anda selanjutnya yaitu apakah pekerja berhenti kerja atas keinginan sendiri mendapatkan pesangon atau tidak. Apabila berhenti bekerja karena keinginan sendiri atau mengundurkan diri, maka kita mengacu pada Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

 

(1)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

(2)  Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.


Berdasarkan pasal di atas, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon, tetapi hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya biasanya diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak Apakah Pekerja yang Mengundurkan Diri Akan Dapat Pesangon?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3.    Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



[1] Pasal 6 UU BPJS

[2] Pasal 1 angka 11 UU SJSN

[3] Pasal 1 angka 12 UU SJSN

[4] Pasal 17 ayat (1) UU BPJS

[5] Pasal 17 ayat (2) UU BPJS

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : PAHAM Indonesia
Advokat sekaligus Direktur Advokasi Perburuhan PAHAM Indonesia
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua