Jumat, 23 September 2016

Bolehkah Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?

Bolehkah Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?

Pertanyaan

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, bolehkah Penjabat atau Plt Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari :

 

 

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Dalam hal ini, termasuk pula wewenang dalam mengangkat Perangkat Desa.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[1]

 

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.[2] Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.[3]

 

Penjelasan lebih lanjut tentang Perangkat Desa dapat Anda simak artikel Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

Penjabat Kepala Desa

Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa, perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, tidak ada yang disebut Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang ada adalah Penjabat Kepala Desa.

 

Sebelum lebih lanjut membahas tentang pengangkatan Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa, kita perlu ketahui dulu mengenai Penjabat Kepala Desa. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa itu dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikannya Kepala Desa.

 

Kepala Desa berhenti karena:[4]

a.    meninggal dunia;

b.    permintaan sendiri; atau

c.    diberhentikan

 

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas karena:[5]

a.    berakhir masa jabatannya;

b.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d.    melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e.    adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f.     tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g.    dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena:

a.    meninggal dunia;

b.    permintaan sendiri;

c.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

d.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

e.    melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

f.     tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g.    dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan; maka bupati/walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.[6]

 

PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.[7]

 

Jadi, meskipun berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa, ia dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa. Apakah termasuk pula tugas dan wewenang dalam mengangkat Perangkat Desa? Untuk menjawabnya, berikut kami uraikan tugas dan wewenang Kepala Desa.

 

Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala Desa

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[8]

 

Dalam melakukan tugasnya Kepala Desa berwenang melakukan:[9]

a.    memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.    mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c.    memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d.    menetapkan Peraturan Desa;

e.    menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f.     membina kehidupan masyarakat Desa;

g.    membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h.  membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i.      mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j.     mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k.    mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l.      memanfaatkan teknologi tepat guna;

m.  mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n.    mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o.    melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, Penjabat Kepala Desa melaksanakan wewenang yang sama dengan Kepala Desa, termasuk wewenang dalam mengangkat Perangkat Desa.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.



[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”)

[3] Pasal 2 ayat (1) Permendagri 83/2015

[4] Pasal 54 ayat (1) PP Desa

[5] Pasal 54 ayat (2) PP Desa

[6] Lihat selengkapnya Pasal 55 dan Pasal 56 PP Desa

[7] Pasal 58 PP Desa jo Pasal 47 ayat (2) UU Desa

[8] Pasal 26 ayat (1) UU Desa

[9] Pasal 26 ayat (2) UU Desa

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua