Perubahan Penanggungjawab Perusahaan Dalam SIUP

Bacaan 22 Menit
Bacaan 22 Menit
Perubahan Penanggungjawab Perusahaan Dalam SIUP
Pertanyaan

Saya punya toko klontong dan mempunyai SIUP sejak tahun 1993. Di dalam SIUP itu tidak ada masa berlakunya. Selain itu, redakturnya menyatakan bahwa SIUP ini tetap berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan. Yang kedua, penanggung jawab yang tertera dalam SIUP tersebut sudah meninggal namun diteruskan oleh bapak saya. Pertanyaan saya: 1. Apakah SIUP tersebut masih berlaku? 2. Apakah penanggungjawab dalam SIUP tersebut harus diubah, sementara suami almahum meneruskan usaha tersebut karena pada saat mencari SIUP semasa hidupnya bersama-sama?

Ulasan Lengkap

Hukumonline.com

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia. Mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.

www.easybiz.id

 

 

Intisari:

 

 

 

SIUP yang diterbitkan tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permendag 46/2009. Mengenai pendaftaran ulang ini, Perusahaan Perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. Sehingga seharusnya Perusahaan Perdagangan atau Toko Kelontong Anda sudah melakukan pendaftaran ulang di tempat penerbitan SIUP sesuai dengan ketentuan tersebut.

 

Bila SIUP Anda tidak didaftarkan ulang, maka besar kemungkinan sudah tidak berlaku lagi karena sudah lewat 5 tahun dari tahun 2009.

 

Adapun terkait dengan perubahan penanggung jawab, setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab, Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP perubahan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)

SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.[1] Ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM), tanpa SIUP perdagangan yang Anda jalankan dianggap tidak memiliki izin. SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab di dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.[2]

 

SIUP terdiri dari 4 (empat) macam/tingkatan, di antaranya:[3]

1.    SIUP Mikro;

2.    SIUP Kecil;

3.    SIUP Menengah; dan

4.    SIUP Besar.

 

Masa Berlaku SIUP

Penerbitan SIUP secara spesifik diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dimana peraturan yang berlaku adalah Permendag 36/2007 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 39/2011”).

 

 

Berkaitan dengan pertanyaan yang Anda sampaikan, perlu kami kemukakan di sini bahwa SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum berlakunya Permendag 36/2007 beserta peraturan perubahannya, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permendag 46/2009 ini.[4]

 

Jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.[5]

 

Mengenai pendaftaran ulang ini, Perusahaan Perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.[6] Sehingga seharusnya Perusahaan Perdagangan atau Toko Kelontong milik Anda sudah melakukan pendaftaran ulang di tempat penerbitan SIUP sesuai dengan ketentuan tersebut.

 

Jadi, bila SIUP Anda tidak didaftarkan ulang, maka besar kemungkinan sudah tidak berlaku lagi karena sudah lewat 5 tahun dari tahun 2009. Terkait hal itu, kami menyarankan agar Anda mendatangi Dinas terkait atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdekat untuk meminta penjelasan mengenai keberlakuan SIUP yang Anda miliki serta bagaimana proses daftar ulangnya. Perlu kami sampaikan pula bahwa untuk wilayah Jakarta, pengurusan SIUP telah dapat dilakukan secara online, selengkapnya silakan Anda simak Sekarang Cara Mengurus SIUP dan TDP Bisa Online.

 

Penanggungjawab Usaha dalam SIUP

Pada dasarnya, SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.[7]

 

Terkait dengan meninggalnya penanggungjawab usaha, SIUP terdiri dari dua jenis berdasarkan pihak yang melakukan usaha.[8] Yang pertama adalah SIUP Perorangan.[9] Apabila SIUP Perorangan maka penanggungjawabnya adalah nama orang yang tercantum di dalam SIUP. Sedangkan yang kedua adalah SIUP perusahaan.[10] Bila demikian, maka penanggungjawabnya adalah Direktur Utama (untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT) atau Persero Aktif (untuk badan usaha yang berbentuk CV).

 

Penanggungjawab SIUP Perseorangan

Dari sini, Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria usaha perseorangan dapat membuat SIUP jika dikehendaki.[11] Adapun jika dilihat dari lampiran Permendag 46/2009 tidak dijelaskan mekanisme pendaftaran ulang untuk SIUP Perorangan. Dan jika kita tafsirkan berdasarkan asas legalitas, SIUP Perorangan berlaku hanya untuk “Nama Orang” yang tercantum di dalam SIUP Perorangan tersebut. Dengan begitu menurut hemat kami, untuk SIUP Perorangan jika terdapat pergantian penanggungjawab (penanggungjawabnya meninggal dunia), seharusnya menggunakan mekanisme permohonan pembuatan SIUP baru, dengan syarat:[12]

1.    fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);

2.    fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;

3.    surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

4.    foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan

5.    fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

 

Penanggungjawab SIUP Perusahaan

Dalam hal pengurus perusahaan meninggal dunia, dasar hukumnya ada pada Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

 

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

                                                                          

Dengan begitu, apabila terdapat anggota Direksi/Direktur Utama yang meninggal dunia, harus dilakukan penggantian anggota Direksi dan harus ada laporan ke Menteri (Kemenkumham) dan dicatat dalam daftar Perseroan dengan melampirkam Surat Kematian.

 

Adapun terkait dengan perubahan penanggung jawab, setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab, Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen dalam Lampiran II, sebagai berikut:[13]

1.    Surat Permohonan SIUP;

2.    SIUP Asli;

3.    Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);

4.    Data pendukung perubahan;

5.    Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan.[14]

 

Dasar hukum:

 

Referensi:



[2] Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Permendag 36/2007

[4] Pasal II angka 1 Permendag 46/2009

[5] Pasal II angka 2 Permendag 46/2009

[6] Pasal 7 ayat (2) Permendag 36/2007

[7] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendag 36/2007

[8] Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Permendag 77/2013

[9] Pasal 4 huruf d Permendag 77/2013

[10] Pasal 4 huruf a, b, dan, c Permendag 77/2013

[11] Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 Permendag 46/2009

[12] Pasal 4 huruf d Permendag 77/2013

[13] Pasal 14 ayat (1) Permendag 36/2007

[14] Pasal 14 ayat (2) Permendag 36/2007

 

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika