Senin, 26 September 2016

Status Tanah Hak Milik yang Terkena Pembangunan Trotoar

Status Tanah Hak Milik yang Terkena Pembangunan Trotoar

Pertanyaan

bagaimana status tanah pribadi yang dijadikan trotoar oleh pemerintah?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Tanah berstatus hak milik yang dijadikan trotoar oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

 

Pegadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah. Pada saat pemberian ganti kerugian dilaksanakan, dilakukan pula pelepasan hak atas tanah. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, maka status hak milik (hak atas tanah) menjadi hapus dan status tanah beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Tanah Memiliki Fungsi Sosial

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami perlu asumsikan tanah pribadi yang Anda maksud adalah tanah dengan status Hak Milik.

 

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)-kuat dan terpenuh.[1]

 

Lebih lanjut mengenai fungsi sosial, dijelaskan bahwa fungsi sosial dari tanah berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

 

Tetapi ini tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.[2]

 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Trotoar yang Anda sebutkan, merupakan bagian dari jalan. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.[3] Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.[4] Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.[5]

 

Apakah diperbolehkan tanah pribadi seseorang dijadikan trotoar? Dalam UUPA sebenarnya telah diatur bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.[6]

 

Apa saja yang termasuk kepentingan umum? Pasal 10 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012”) mengatur tanah bagi kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a.    pertahanan dan keamanan nasional;

b.    jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

c.    waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d.    pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e.    infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f.     pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

g.    jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

h.    tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

i.      rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

j.     fasilitas keselamatan umum;

k.    tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

l.      fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

m.  cagar alam dan cagar budaya;

n.    kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

o.    penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

p.    prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

q.    prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

r.     pasar umum dan lapangan parkir umum.

 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa trotoar merupakan bagian dari jalan, maka dapat saja tanah seseorang digunakan untuk trotoar sebagai bagian kepentingan umum.

 

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini meliputi:[7]

a.    inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

b.    penilaian Ganti Kerugian;

c.    musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

d.    pemberian Ganti Kerugian; dan

e.    pelepasan tanah Instansi.


Status Tanah

Bagaimana status tanah yang diambil untuk kepentingan umum? Sebelum tanah diambil untuk digunakan bagi kepentingan umum, sebagaimana sudah disebut di atas, ada mekanisme yang harus dijalani, salah satunya adalah penetapan dan pemberian ganti rugi.[8]

 

Status tanah yang Anda tanyakan, erat kaitannya dengan tahapan pemberian ganti rugi, yaitu bahwa pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan tanah yang menjadi objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.[9]

 

Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak atas tanah kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.[10]

 

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri (dalam hal pihak yang berhak atas ganti kerugian menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung), kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. [11]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, tanah hak milik yang dilakukan pembangunan trotoar oleh pemerintah adalah termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dengan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang salah satunya adalah penetapan dan pemberian ganti kerugian. Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian ini, dilakukan juga pelepasan hak atas tanah yang mengakibatkan hak milik menjadi hapus dan tanahnya berubah menjadi tanah yang dikuasai Negara.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

 



[1] Penjelasan Pasal 20 UUPA

[2] Penjelasan Pasal 6 UUPA dan Penjelasan Umum Romawi II Angka (4) UUPA

[4] Pasal 34 ayat (1) PP Jalan

[5] Pasal 34 ayat (3) PP Jalan

[6] Pasal 18 UUPA

[7] Pasal 27 ayat (2) UU 2/2012

[8] Pasal 27 ayat (2) UU 2/2012

[9] Pasal 41 ayat (2) UU 2/2012

[10] Pasal 1 angka 9 UU 22/2012

[11] Pasal 43 UU 2/2012

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua