Jumat, 24 February 2017

Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma

Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma

Pertanyaan

Bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan (uang misalnya) dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

 

Jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya karena faktor uang, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat, bisa melaporkan si advokat yang bersangkutan ke Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan ke Dewan Kehormatan Advokat dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.[1]

 

Bantuan Hukum Cuma-cuma

Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu ini oleh UU Advokat disebut Bantuan Hukum.[2]

 

Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1)  UU Advokat yang menyatakan:

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

 

Pada dasarnya, profesi andvokat itu adalah profesi komersial. Namun ketika membela hak-hak Tersangka dan menyatakan pembelaan secara cuma-cuma, di situlah sebenarnya pengertian profesi terhormat (officium nobile) yang melekat pada diri seorang advokat. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia:

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

 

Pengaduan ke Dewan Kehormatan Advokat

Sehingga, jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya karena faktor uang, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat, bisa melaporkan si advokat yang bersangkutan ke Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

 

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.[3]

 

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:[4]

a.    Klien.

b.    Teman sejawat Advokat.

c.    Pejabat Pemerintah.

d.    Anggota Masyarakat.

e.    Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

 

Oleh karena itu, Anda dapat melakukan pengaduan yang tata caranya adalah sebagai berikut:[5]

1.   Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2.    Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3.  Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4.  Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

 

Penindakan Terhadap Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:[6]

a.    mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b.    berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

c.  bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

d.    berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

e.    melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

f.     melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

 

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:[7]

a.    teguran lisan;

b.    teguran tertulis;

c.    pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

d.    pemberhentian tetap dari profesinya.

 

Perbuatan advokat yang seperti itu masuk dalam kategori pelanggaran berat dan berakibat hukuman pemecatan sebagai advokat. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.[8]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

3.    Kode Etik Advokat.

 

 

 



[1] Pasal 1 angka 1 UU Advokat

[2] Pasal 1 angka 9 UU Advokat

[3] Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat

[4] Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Advokat

[5] Pasal 12 Kode Etik Advokat

[6] Pasal 6 UU Advokat

[7] Pasal 7 ayat (1) UU Advokat

[8] Pasal 16 ayat (2) huruf d Kode Etik Advokat

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua