Badan Layanan Umum (BLU) dan Ruang Lingkupnya

Bacaan 20 Menit
Badan Layanan Umum (BLU) dan Ruang Lingkupnya
Pertanyaan

Apa yang dimaksud dengan BLU (badan layanan umum). Apa contohnya? Apakah perguruan tinggi negeri merupakan BLU? Tetapi kenapa ada perguruan tinggi negeri Badan Hukum?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Badan Layanan Umum (“BLU”) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

 

Tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU, ada juga perguruan tinggi berstatus Badan Hukum.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Badan Layanan Umum

 

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.[1]

 

Tujuan BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.[2]

 

Asas BLU

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.[3]

 

BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.[4]

 

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.[5]

 

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.[6]

 

Perlu diketahui bahwa BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.[7] Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.[8] Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.[9]

 

Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek:[10]

a.    kontinuitas dan pengembangan layanan;

b.    daya beli masyarakat;

c.    asas keadilan dan kepatutan; dan

d.    kompetisi yang sehat.

 

Karakteristik BLU

Berdasarkan uraian pengertian dan asas BLU di atas dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari BLU adalah:

a.    Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah;

b.    Menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat; 

c.    Tidak mengutamakan mencari keuntungan; 

d.    Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

e.    Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU.[11] 

 

Syarat BLU

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PPK-BLU”) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.[12]

 

Persyaratan Substantif

Instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:[13]

a.    Penyediaan barang atau jasa layanan umum.

Contoh: pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

b.    Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Contoh: otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

c.    Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Contoh: pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

 

Persyaratan Teknis[14]

a.    Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya; dan

b.    Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

 

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:[15]

a.    Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

b.    Pola tata kelola;

c.    Rencana strategis bisnis;

d.    Laporan keuangan pokok;

e.    Standar pelayanan minimal; dan

f.     Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

 

Contoh Badan Layanan Umum

Seperti yang telah diuraikan, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Contoh instansi pemerintah yang menjadi BLU pada umumnya adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan.

 

Daftar perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU dapat Anda lihat pada Badan Layanan Umum yang kami akses dari laman Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
. Antara lain: Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, Universitas Terbuka.

 

Menjawab pertanyaan Anda berikutnya, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012 disebutkan sebagai berikut:

 

“Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk Perguruan Tinggi Negeri badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.”

 

Jadi, tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU, ada juga yang berstatus Badan Hukum.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 

Referensi:

Badan Layanan Umum, diakses pada 7 November 2016 pukul 13.40 WIB.

 



[1] Pasal 1 angka 1 PP 23/2005

[2] Pasal 2 PP 23/2005

[3] Pasal 3 ayat (1) PP 23/2005

[4] Pasal 3 ayat (2) Pp 23/2005

[5] Pasal 3 ayat (3) PP 23/2005

[6] Pasal 3 ayat (4) PP 23/2005

[7] Pasal 3 ayat (5) PP 23/2005

[8] Pasal 9 ayat (1) PP 74/2012

[9] Pasal 9 ayat (2) PP 74/2012

[10] Pasal 9 ayat (3) PP 74/2012

[11] Pasal 33 ayat (1) PP 74/2012

[12] Pasal 4 ayat (1) PP 23/2005

[13] Pasal 4 ayat (2) PP 23/2005 dan penjelasannya

[14] Pasal 4 ayat (3) PP 23/2005

[15] Pasal 4 ayat (4) PP 23/2005