Senin, 03 Juli 2017

Hukumnya Memposting Foto Artis di Blog atau Website E-Commerce

Hukumnya Memposting Foto Artis di Blog atau Website E-Commerce

Pertanyaan

Misalnya kita posting di website e-commerce foto artis/musisi/tokoh masyarakat dari Indonesia atau dari luar negeri atau dari social media seperti Instagram/Pinterest/majalah online apakah diperbolehkan (tanpa izin)? Contoh yang sering saya lihat seperti pada artikel blog fashion: membahas gaya selebriti yang sedang tren, mereka menampilkan foto-foto selebriti yang sumbernya bukan hasil foto mereka sendiri dan biasanya pemilik blog mendapat keuntungan komersil dari content blog tersebut. Apakah itu tidak melanggar hak cipta? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Foto atau karya fotografi merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh Hak Moral dan Hak Ekonomi, sehingga penggunaannya tentu saja wajib atas seizin dari Pencipta karya fotografi tersebut. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya.

 

Apa sanksi bagi pelanggar hak ekonomi atas suatu ciptaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Hak Moral dan Hak Ekonomi

Setiap Ciptaan yang memenuhi syarat perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) dilindungi oleh hak moral dan hak ekonomi.

 

Hak Moral antara lain merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.[1] Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya.[2]

 

Foto Sebagai Ciptaan yang Dilindungi UU Hak Cipta

Foto atau karya fotografi merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi kedua hak tersebut,[3] sehingga penggunaannya tentu saja wajib atas seizin dari Pencipta karya fotografi tersebut. Mengenai Hak Ekonomi, Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta secara tegas mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a.    Penerbitan Ciptaan;

b.    Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c.    Penerjemahan Ciptaan;

d.    Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e.    Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f.     Pertunjukan Ciptaan;

g.    Pengumuman Ciptaan;

h.    Komunikasi Ciptaan; dan

i.      Penyewaan Ciptaan.

 

Dengan demikian, setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.[4]

 

Larangan penggunaan secara komersial suatu ciptaan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan:

 

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.[5]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



[1] Pasal 5 angka (1) huruf a UU Hak Cipta

[2] Pasal 8 UU Hak Cipta

[3] Pasal 40 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta

[4] Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta

[5] Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua