Kamis, 19 January 2017

Legalitas Jasa Penukaran Uang Asing ( Money Changer )

Legalitas Jasa Penukaran Uang Asing (  Money Changer  )

Pertanyaan

Bisakah jasa penukaran uang asing oleh perorangan dikatakan sebagai money changer? Dia menyediakan berbagai mata uang asing seperti money changer pada umumnya, tapi dia tidak punya badan usaha.  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Money Changer adalah penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (“KUPVA”) Bukan Bank yaitu badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.

 

Melakukan usaha jual beli mata uang asing secara perorangan adalah hal yang tidak dapat dilakukan karena pelaku usaha KUPVA harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan dalam melakukan transaksi jual dan beli UKA harus memiliki izin dari Bank Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (“PBI 18/2016”).

 

Berdasarkan pernyataan Anda, jasa penukaran uang asing di sini kami asumsikan sebagai kegiatan usaha jual-beli mata uang asing oleh perorangan.

 

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat (“KUPVA”) adalah kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (“UKA”), serta pembelian Cek Pelawat.[1]

 

Yang dimaksud dengan cek pelawat atau dapat disebut Traveller’s Cheque adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.[2]

 

Money Changer atau penyelenggara KUPVA Bukan Bank yaitu badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.[3]

 

Penyelenggara KUPVA dapat melakukan sejumlah kegiatan usaha berikut:[4]

a.   kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA;

b.   pembelian Cek Pelawat; dan

c.   kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

 

Jadi, money changer merupakan penyelenggara KUPVA yang berbadan hukum perseroan terbatas.

 

Perolehan Izin

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.[5] Selain itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank KUPVA wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.[6]

 

Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, Badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7]

a.   berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:

1.    warga negara Indonesia; dan/atau

2.    badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;

b.  mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;

c.    memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d.    modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

 

Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank disampaikan secara tertulis oleh Direksi.[8]

 

Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha KUPVA harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan dalam melakukan transaksi jual dan beli Uang Kertas Asing harus memiliki izin dari Bank Indonesia.

 

Larangan Pelaku Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Sebagai informasi, penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:[9]

a.    bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;

b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

c.   melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;

d.    melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan

e.    melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha yang ditentukan.

 

Selain larangan sebagaimana dimaksud di atas, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:[10]

a.    menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;

b.    melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan

c.    melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.

 

Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia atau melakukan hal-hal yang dilarang di atas, akan dikenakan sanksi administratif berupa:[11]

a.    teguran tertulis;

b.    kewajiban membayar;

c.    penghentian kegiatan usaha; dan/atau

d.    pencabutan izin.

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, melakukan usaha jual beli mata uang asing secara perorangan (tidak berbadan hukum) adalah hal yang dilarang, sehingga tidak boleh dilakukan. Kegiatan usaha penukaran uang asing harus dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas serta memperoleh izin dari Bank Indonesia.

 

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

 



[1] Pasal 1 angka 4 PBI 18/2016

[2] Pasal 1 angka 2 PBI 18/2016

[3] Pasal 1 angka 5 PBI 18/2016

[4] Pasal 2 ayat (1) dan (2) PBI 18/2016

[5] Pasal 11 ayat (1) PBI 18/2016

[6] Pasal 11 ayat (2) PBI 18/2016

[7] Pasal 11 ayat (3) PBI 18/2016

[8] Pasal 11 ayat (4) PBI 18/2016

[9] Pasal 6 PBI 18/2016

[10] Pasal 7 ayat (1) PBI 18/2016

[11] Pasal 39 ayat (1) PBI 18/2016

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua