Jumat, 03 March 2017

Pajak Atas Hadiah Kuis yang Diselenggarakan oleh Vlogger atau Youtuber

Pajak Atas Hadiah Kuis yang Diselenggarakan oleh Vlogger atau Youtuber

Pertanyaan

Berdasarkan informasi yang saya baca, orang yang menyelenggarakan undian harus mendapat izin. Nah, logikanya biasanya undian seperti di tv-tv kan selalu dipungut pajak hadiah. Bagaimana dengan undian yang dilakukan oleh beauty Vlogger atau Youtuber? Apakah hadiah yang mereka berikan itu dipotong pajak? Saya pikir tidak karena tidak pernah disebutkan.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Secara implisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (Permensos 22/2015) bahwa terhadap hadiah undian yang diselenggarakan melalui online juga dipungut pajak. Hal tersebut karena ada kewajiban penyelenggara undian untuk melaporkan penyelenggaraan undian dengan melampirkan fotokopi Surat Setoran Pajak Final yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau surat pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit.

 

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Izin Penyelenggaraan Undian

Secara umum pengaturan mengenai izin undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”) dan mengenai pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (“PP 132/2000”).

 

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.[1]

 

Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.[2]

 

Soal izin penyelenggaraan undian, Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 berbunyi:

 

(1)  Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

(2)  Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.

(3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.

(4)  Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial

 

Izin penyelenggaraan undian hanya dapat diberikan kepada badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.[3] Sedangkan badan yang dimaksud adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.[4]

 

Akan tetapi, apabila penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, undian tersebut dapat dilakukan tanpa izin dari menteri sosial.[5]

 

Lebih lanjut mengenai izin undian dapat Anda simak selengkapnya pada artikel Izin Penyelenggaraan Undian.

 

Izin Undian Gratis Berhadiah Online

Mengenai undian yang dilakukan dengan sistem online secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (“Permensos 11/2015”) sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (“Permensos 22/2015”)

 

Dalam Permensos 11/2015 terdapat beberapa jenis undian:

a.    Undian Gratis Berhadiah (“UGB”) adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.[6]

b.  Undian Gratis Berhadiah Langsung (“UGBL”) adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misal dengan kupon, lintingan/gosok/kerik.[7]

c.   Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (“UGBTL”) adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kartu pos, dan kupon.[8]

 

Anda kurang menjelaskan bagaimana bentuk giveaway atau undian seperti apa yang dilakukan karena berdasarkan Permensos 11/2015, undian yang wajib memiliki izin adalah jenis UGB.[9]

 

Pengenaan Pajak Atas Hadiah Undian

Khusus soal pengenaan pajak atas hadiah undian, Permensos 14A/HUK/2006 mengatur bahwa penyelenggara undian berkewajiban memungut Pajak Penghasilan (“PPh”) atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.[10]

 

Jika undian berhadiah tersebut diselenggarakan oleh Vlogger atau Youtuber dalam bentuk UGB, maka tentu harus memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana telah dijelaskan di atas, kemudian Vlogger atau Youtuber selaku penyelenggara UGB wajib menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat Eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan UGB dengan cara mengunduh:[11]

a.    Akta Berita Acara Notaris tentang pemenang UGB;

b.    daftar nama pemenang;

c.   fotokopi Surat Setoran Pajak Final yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau surat pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit;

d.    tanda bukti penerima hadiah dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas diri dari pemenang; dan

e.    dokumentasi pelaksanaan penentuan pemenang penarikan dan penyerahan hadiah kepada pemenang.

 

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa secara implisit dijelaskan bahwa terhadap UGB yang diselenggarakan melalui online oleh  Vlogger atau Youtuber juga dipungut pajak terhadap si pemenang undian.

 

Hal serupa juga disebutkan dalam PP 132/2000 dan Permensos 14A/HUK/2006, yaitu penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh atas hadiah undian tersebut.[12] Penyelenggara undian berkewajiban memungut PPh atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.[13]

 

Jadi, jika Vlogger atau Youtuber melakukan undian berhadiah secara online, maka terhadap hadiah tersebut dapat dipungut pajak. Siapa pihak yang dapat melakukan pemotongan pajak atas hadiah tersebut?

 

Pemotongan Pajak oleh Penyelenggara Undian Berhadiah 

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian, PPh wajib dipotong atau dipungut oleh penyelenggara undian tersebut.[14]

 

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final.[15] Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian itu adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian.[16] Pengertian nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.[17]

 

Jadi, besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian.

 

Yang melakukan pemotongan bukanlah yang menerima hadiah undian, melainkan penyelenggara undian tersebut. Artinya, kewajiban membayar PPh atas pajak undian ditanggung pemenang, namun dipotong oleh penyelenggara undian.

 

Perlu diketahui bahwa pemotongan PPh tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.[18]

 

PPh Bagi Vlogger atau Youtuber

Sebagai tambahan informasi untuk Anda, pada dasarnya Youtuber atau Vlogger juga wajib membayar pajak jika mendapatkan penghasilan dari kegiatannya tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Siap-siap, Selebgram dan Youtuber Bakal Kena Pajak yang kami akses dari laman media Sindonews.com, Hestu Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka mereka adalah objek pajak. Sebab itu, selebriti media sosial sudah tentu wajib membayar pajak karena mendapatkan penghasilan dari produk yang diiklankannya.

 

Lebih lanjut Yoga mengatakan bahwa mereka yang berbisnis online, selebgram, Youtubers yang berpenghasilan, secara ketentuan juga kena pajak dan itu harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

 

Oleh karena itu menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya terhadap undian berhadiah yang diselenggarakan melalui online juga dipungut pajak kepada pemenangannya. PPh atas hadiah undian tersebut wajib dipotong atau dipungut oleh penyelenggara undian tersebut. Selain itu, Youtuber maupun Vlogger juga dikenakan PPh dari kegiatan yang dilakukannya jika menghasilkan uang/penghasilan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;

2.    Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian;

3.   Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online  sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online;

4.    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan.

 

Referensi:

https://ekbis.sindonews.com/read/1146922/33/siap-siap-selebgram-dan-youtuber-bakal-kena-pajak-1476352677, diakses pada 3 Maret 2017 pukul 15.02 WIB



[1] Pasal 1 angka 1 Permensos 14A/HUK/2006

[3] Pasal 3 Permensos 14A/HUK/2006

[4] Pasal 1 angka 2 Permensos 14A/HUK/2006

[5] Pasal 5 Permensos 14A/HUK/2006

[6] Pasal 1 angka 3 Permensos 11/2015

[7] Pasal 1 angka 4 Permensos 11/2015

[8] Pasal 1 angka 5 Permensos 11/2015

[9] Pasal 3 ayat (1) Permensos 11/2015

[10] Pasal 25 ayat (1) Permensos 14A/HUK/2006

[11] Pasal 23 ayat (1) Permensos 22/2015

[12] Pasal 3 PP 132/2000

[13] Pasal 25 ayat (1) Permensos 14A/HUK/2006

[14] Penjelasan Pasal 3 PP 132/2000

[15] Pasal 1 PP 132/2000

[16] Pasal 2 PP 132/2000

[17] Penjelasan Pasal 2 PP 132/2000

[18] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen 11/2015

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua