Selasa, 18 April 2017

Eksekusi Aset Debitor dalam Kepailitan Lintas Negara (Cross-Border Insolvency)

Eksekusi Aset Debitor dalam Kepailitan Lintas Negara (Cross-Border Insolvency)

Pertanyaan

Saya memiliki pertanyaan mengenai kepailitan. Terhadap Debitor yang dengan putusan pengadilan sudah dinyatakan pailit, jika Debitor memiliki aset di luar yurisdiksi Indonesia: 1. Apakah aset tersebut dapat dijadikan sitaan umum? 2. Apakah aset tersebut dapat dieksekusi dan ditarik ke Indonesia? 3. Apakah putusan pengadilan di Indonesia yang menyatakan Debitor pailit dapat berlaku di tempat aset Debitor itu berada? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Jadi, kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

 

Namun, apabila kreditor mengetahui tentang keberadaan aset debitor di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitor melalui aset debitor yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan, maka kreditor tersebut wajib untuk mengganti apa yang didapat kepada harta pailit.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan hal-hal berikut:

-    putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia

-    debitor tersebut memiliki harta di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia

 

Dengan merujuk pada asumsi tersebut, maka pandangan kami didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”).

 

Pasal 299 UU KPKPU mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU KPKPU, maka hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan yang Anda maksud adalah Hukum Acara Perdata.

 

Keberlakuan Putusan Pengadilan di Indonesia

Mengenai keberlakuan putusan pengadilan, Pasal 431 Reglement op de Rechtvordering (“Rv”) pada pokoknya mengatur:

-       Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;

-       Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;

-       Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

 

Dengan merujuk pada Pasal 431 Rv tersebut, maka kami berpandangan bahwa Kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta Debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

 

Aset Debitor di Luar Negeri

Namun apabila Kreditor mengetahui tentang keberadaan aset Debitor di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang Debitor melalui aset Debitor yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan, maka Kreditor tersebut wajib untuk mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 UU KPKPU yang dikutip sebagai berikut:

 

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

 

Lain halnya dengan arbitrase, dikarenakan telah ada Konvensi New York 1958, maka pihak yang terikat dalam konvensi tersebut dapat melakukan eksekusi di luar dari wilayah yurisdiksi negaranya, dimana sampai saat ini belum ada konvensi yang sama yang mengatur tentang kewenangan Kurator atau hukum kepailitan terhadap aset Debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

 

Dengan demikian, kami berpandangan bahwa aset debitor yang berada di luar negeri tidak dapat dieksekusi kecuali antara Indonesia dan negara tersebut memiliki perjanjian bilateral.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2.    Reglement op de Rechtvordering.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua