Rabu, 29 March 2017

Tugas Account Representative dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Tugas Account Representative dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan

Apakah dasar hukumnya seseorang yang bekerja sebagai Account Representative (AR) di Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak secara langsung? Sebab, informasi dari media massa bahwa ada wacana pasca pelaksanaan Amnesti Pajak, para AR ini akan diperbantukan dan diberi wewenang tambahan membantu pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Account Representative diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak.

 

Terkait dengan pertanyaan Anda apakah Account Representative berhak melakukan pemerikasaan terhadap wajib pajak, memang secara eksplisit tidak diatur. Tetapi, Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak mempunyai tugas:

a.    melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

b.    menyusun profil Wajib Pajak;

c.    analisis kinerja Wajib Pajak; dan

d.    rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak (“Permenkeu 79/2015”).

 

Definisi Account Representative

Account Representative adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.[1]

 

Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.[2]

 

Account Representative terdiri dari:[3]

a.    Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak; dan

b.    Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak

 

Pengangkatan Account Representative

Untuk dapat diangkat sebagai Account Representative pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]

a.    Lulus pendidikan formal paling rendah SLTA; dan

b.    Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur (Golongan II/c)

 

Pengangkatan sebagai Account Representative dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja, dan potensi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.[5] Account Representative bukan merupakan jabatan struktural dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan.[6]

 

Pengangkatan dan pemberhentian Account Representative ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[7]

 

Wilayah Kerja Account Representative

Pembagian Wajib Pajak atau wilayah kerja Account Representative ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah Account Representative pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai kebutuhan.[8]

 

Tugas dan Fungsi Account Representative

Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:[9]

a.    melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;

b.    melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;

c.    melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan

d.    melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

 

Kemudian, terkait pertanyaan Anda, apakah Account Representative berhak melakukan pemerikasaan terhadap wajib pajak, memang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Permenkeu 79/2015. Namun, sehubungan dengan hal tersebut, Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:[10]

a.    melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

b.    menyusun profil Wajib Pajak;

c.    analisis kinerja Wajib Pajak; dan

d.    rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

 

Dalam melaksanakan tugasnya Account Representative bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang menjadi atasannya.[11]

 

Sementara itu, mengenai pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam hal tax amnesty (amnesti pajak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak  tidak mengatur mengenai Account Representative.

 

Dalam artikel yang berjudul DJP Alihkan Tenaga Account Representative Usai Amnesti Pajak Rampung sebagaimana yang kami akses dari laman media Metrotvnews.com, diberitakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengalihkan tenaga Account Representative sebagai pemeriksa fungsional untuk memeriksa harta maupun aset wajib pajak seusai berakhirnya amnesti pajak. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan upaya penegakkan hukum yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak seusai berakhirnya amnesti pajak dalam 31 Maret 2017.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak.

 



[1] Pasal 1 angka 2 Permenkeu 79/2015

[2] Huruf a Konsiderans Permenkeu 79/2015

[3] Pasal 2 Permenkeu 79/2015

[4] Pasal 7 ayat (1) Permenkeu 79/2015

[5] Pasal 7 ayat (2) Permenkeu 79/2015

[6] Pasal 7 ayat (3) Permenkeu 79/2015

[7] Pasal 8 Permenkeu 79/2015

[8] Pasal 6 Permenkeu 79/2015

[9] Pasal 3 Permenkeu 79/2015

[10] Pasal 4 Permenkeu 79/2015

[11] Pasal 5 Permenkeu 79/2015

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua