Selasa, 25 July 2017

Dapatkah Calon Advokat yang Masih Magang Mengikuti Pendidikan Menjadi Jaksa?

Dapatkah Calon Advokat yang Masih Magang Mengikuti Pendidikan Menjadi Jaksa?

Pertanyaan

Dapatkah seseorang yang telah mengikuti PKPA dan berstatus Advokat magang (yang berarti belum diangkat dan disumpah menjadi Advokat) mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan untuk menjadi Jaksa? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berstatus pegawai negeri sipil, yang mana untuk menjadi Jaksa, ia harus lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

 

Sementara, syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa antara lain adalah dengan menjadi Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

 

Oleh karena itu, baik Advokat Magang (calon Advokat) ataupun Advokat sekalipun, perlu mempertimbangkan syarat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan tersebut.

 

Jika orang tersebut adalah calon Advokat yang masih magang, maka menurut hemat kami ia harus menjadi pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan terlebih dahulu.

 

Sedangkan jika telah menjadi advokat, ia harus memilih dan menentukan profesi apa yang akan ia tekuni, apakah menjadi Advokat atau menjadi Jaksa. Hal ini menyangkut larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil menjadi Advokat dan ada larangan Jaksa merangkap jabatan sebagai Advokat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Menjadi Advokat

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan terlebih dahulu definisi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

 

Selanjutnya UU Advokat telah mengatur bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.[1]

 

Karena orang dalam pertanyaan Anda masih berstatus magang, maka dia belum diangkat menjadi advokat, sehingga ia masih disebut calon Advokat.[2]

 

Menjadi Jaksa

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) mengatur bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah sebagai berikut:

a.    warga negara Indonesia;

b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.    setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.    berijazah paling rendah sarjana hukum;

e.    berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun;

f.     sehat jasmani dan rohani;

g.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h.    pegawai negeri sipil.

 

Sementara itu, terkait pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang Anda tanyakan, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu lulus dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.[3]

 

Berikut syarat-syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa:[4]

a.    Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b.    Sarjana Hukum.

c.    Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

d.    Usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa.

e.    Berkelakuan tidak tercela.

f.    Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.

g.    Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.

h.   Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan.

i.      Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

 

Analisis

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kami berpandangan bahwa baik Advokat Magang (calon Advokat) ataupun Advokat sekalipun perlu mempertimbangkan syarat “pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”.

 

Jika orang tersebut adalah calon Advokat yang masih magang, maka menurut hemat kami ia harus menjadi pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan terlebih dahulu.

 

Sedangkan jika telah menjadi advokat, ia harus memilih dan menentukan profesi apa yang akan ia tekuni, apakah menjadi Advokat atau menjadi Jaksa. Hal ini menyangkut juga larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil menjadi Advokat.[5] Simak lebih lanjut: Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?

 

Perlu diketahui juga bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur:

 

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi:

a.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;

b.    Advokat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

 

 

 



[1] Pasal 2 ayat (1) UU Advokat

[2] Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 29 ayat (6) UU Advokat

[3] Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan

[5] Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua