Rabu, 29 Maret 2017

Apakah Transmigran Dapat Menjual Lahan yang Diberikan Pemerintah?

Apakah Transmigran Dapat Menjual Lahan yang Diberikan Pemerintah?

Pertanyaan

Saya merupakan transmigran dari Pulau Jawa ke Palangkaraya. Saya ingin bertanya mengenai tanah. Bagaimana status tanah yang diberikan pemerintah kepada transmigran, apakah itu masih punya negara? Apakah tanah yang ditempati tersebut bisa menjadi hak milik transmigran? Jika tanah itu sudah jadi hak milik saya sebagai transmigran bisakah saya jual?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Transmigran diberikan lahan dengan status hak milik. Lantas, bolehkah transmigran menjual lahan yang diperoleh dari pemerintah?

 

Tanah yang diberikan kepada transmigran tidak dapat dipindahtangankan, artinya tidak dapat dijual, kecuali telah dimiliki selama 15 tahun sejak penempatan. Jika melanggar ketentuan tersebut maka hak milik atas tanah akan menjadi hapus.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 15/1997”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 29/2009”)

 

Jenis Transmigrasi

Jenis transmigrasi terdiri atas:[1]

a.    Transmigrasi Umum;

b.    Transmigrasi Swakarsa Berbantuan; dan

c.    Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

 

Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran.[2]

 

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran. Dalam mengikutsertakan badan usaha, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi.[3]

 

Sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.[4]

 

Bantuan yang Diperoleh Transmigran dari Pemerintah

Bantuan dari pemerintah berbeda-beda bergantung pada jenis transmigrasinya, sebagai berikut:

1.    Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:[5]

a.    perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;

b.    lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;

c.    sarana produksi; dan

d.    catu pangan untuk jangka waktu tertentu.

 

2.    Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:[6]

a.    pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;

b.    sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;

c.    lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;

d.    sebagian kebutuhan sarana produksi; dan

e.    bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

 

3.    Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:[7]

a.    pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;

b.    bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;

c.    lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan

d.    bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

 

Jadi seorang transmigran diberikan lahan dengan status hak milik.

 

Ketentuan Pemberian Lahan dengan Status Hak Milik

Lebih rinci mengenai status tanah program transmigrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“PP 3/2014”)

 

Terkait tanah yang diberikan kepada para transmigran, bidang tanah yang diberikan berasal dari tanah Hak Pengelolaan.[8] Bidang tanah berupa tanah untuk:[9]

a.    lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau

b.    lahan tempat tinggal.

 

Bidang tanah diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok.[10] Luas bidang tanah diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.[11]

 

Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tanggung jawab Menteri.[12] Sertifikat hak milik atas tanah harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada Satuan Pemukiman yang bersangkutan.[13]

 

Sebelum sertifikat hak milik atas tanah diterbitkan,Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah.[14]

 

Bolehkah Transmigran Menjual Lahan yang Diperoleh dari Pemerintah?

Tanah yang diberikan kepada Transmigran tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 tahun sejak penempatan.[15] Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan di atas maka hak atas tanah bagi Transmigran menjadi hapus.[16]

 

Hapusnya hak atas tanah ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17] Dengan hapusnya hak atas tanah, tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.[18] Tanah yang kembali dikuasai negara digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.[19]

 

Jadi tanah yang diberikan kepada transmigran tidak dapat dipindahtangankan, artinya tidak dapat dijual, kecuali telah dimiliki selama 15 tahun sejak penempatan. Jika melanggar ketentuan tersebut maka hak milik atas tanah akan menjadi hapus.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian ;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

 



[1] Pasal 6 ayat (1) UU 15/1997

[2] Pasal 7 UU 29/2009

[3] Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 29/2009

[4] Pasal 9 ayat (1) UU 29/2009

[5] Pasal 13 ayat (1) UU 29/2009

[6] Pasal 14 ayat (1) UU 29/2009

[7] Pasal 15 ayat (1) UU 29/2009

[8] Pasal 29 ayat (2) PP 3/2014

[9] Pasal 29 ayat (3) PP 3/2014

[10] Pasal 29 ayat (4) PP 3/2014

[11] Pasal 29 ayat (5) PP 3/2014

[12] Pasal 29 ayat (7) PP 3/2014

[13] Pasal 29 ayat (8) PP 3/2014

[14] Pasal 30 ayat (1) PP 3/2014

[15] Pasal 31 ayat (1) PP 3/2014

[16] Pasal 31 ayat (2) PP 3/2014

[17] Pasal 31 ayat (3) PP 3/2014

[18] Pasal 31 ayat (4) PP 3/2014

[19] Pasal 31 ayat (5) PP 3/2014

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua