Selasa, 14 November 2017

Haruskah Mall Menyediakan Tempat Usaha untuk Pedagang Kecil?

Haruskah Mall Menyediakan Tempat Usaha untuk Pedagang Kecil?

Pertanyaan

Apa dasar hukumnya program kemitraan toko modern seperti mall atau minimarket dengan pedagang kecil? Seperti yang sering dilihat banyak pedagang kecil yang berjualan di dalam mall atau banyak gerobak makan yang berjualan di area minimarket dengan program kemitraan. Apakah benar toko modern wajib melaksanakan program kemitraan tersebut?  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Mengenai program kemitraan Pusat Perbelanjaan dan toko modern pedagang kecil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

 

Pusat perbelanjaan (seperti mall) atau toko modern (seperti minimarket) wajib memperhatikan kondisi usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

 

Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang salah satunya yaitu rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu bentuk kemitraan yaitu dengan menyediakan ruang usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Perbedaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”) minimarket merupakan salah satu jenis toko modern.[1]

 

Yang disebut dengan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.[2]

 

Sedangkan mall merupakan salah satu jenis pusat pebelanjaan.[3] Yang disebut dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.[4]

 

Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:[5]

a.    Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

b.    Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

c.    Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan

d.    Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

 

Pusat Perbelanjaan juga wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.[6]

 

Rencana kemitraan dengan usaha kecil tersebut disertakan dalam permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).[7]

 

Bagaimana pengaturan mengenai program kemitraan tersebut?

 

Ketentuan Program Kemitraan

Pengaturan lebih rinci mengenai program kemitraan dengan pedagang kecil ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Permendag 70/2013”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

 

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.[8]

 

Serupa dengan ketentuan Perpres 112/2007, Permendag 70/2013 juga mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang salah satunya yaitu rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”).[9]

 

Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.[10]

 

Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum dapat dilakukan dalam bentuk:[11]

a.    Kerjasama pemasaran

Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.[12]

b.    Penyediaan lokasi usaha

Penyediaan lokasi usaha dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.[13]

c.    Penyediaan pasokan

Penyediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.[14]

 

Jadi berdasarkan uraian di atas, pusat perbelanjaan (seperti mall) atau toko modern (seperti minimarket) wajib memperhatikan kondisi usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang salah satunya yaitu rencana Kemitraan dengan UMKM. Salah satu bentuk kemitraan yaitu dengan menyediakan ruang usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

 



[1] Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007

[2] Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007

[3] Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b Perpres 112/2007

[4] Pasal 1 angka 3 Perpres 112/2007

[5] Pasal 4 Perpres 112/2007

[6] Pasal 6 Perpres 112/2007

[7] Pasal 13 Perpres 112/2007

[8] Pasal 1 angka 10  Permendag 70/2013

[9] Pasal 4 ayat (2) huruf d Permendag 70/2013

[10] Pasal 15 ayat (1) Permendag 70/2013

[11] Pasal 15 ayat (2) Permendag 70/2013

[12] Pasal 15 ayat (3) Permendag 70/2013

[13] Pasal 15 ayat (4) Permendag 70/2013

[14] Pasal 15 ayat (5) Permendag 70/2013

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua