Jumat, 26 May 2017

Hukumnya Menjadikan Kepala Hewan Sebagai Pajangan

Hukumnya Menjadikan Kepala Hewan Sebagai Pajangan

Pertanyaan

Dapatkah seseorang yang memajang kepala binatang karena alasan ritual adat, seperti memajang kepala singa, banteng, kerbau, rusa dikatakan mengancam kelangsungan kehidupan satwa? Dengan memajang tersebut bisa dipidana? Seperti yang sering diberitakan di luar negeri tidak boleh memajang kepala hewan karena itu melanggar UU-nya. Bagaimana hukumnya di Indonesia?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Satwa yang dilindungi menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain: Banteng, kerbau pendek, Rusa Bawean, orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu Hijau, dan sebagainya.

 

Jika menyimpan kepala atau bagian tubuh hewan-hewan seperti banteng, kerbau, rusa, yang Anda sebutkan jenisnya masuk ke dalam golongan satwa yang dilindungi, maka berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”) soal larangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut.

 

Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk ritual adat, hal tersebut tidak termasuk sebagai pengecualian dalam UU 5/1990 karena pengecualian yang dimaksud yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

 

Apa sanksi pidananya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Jenis Satwa Menurut UU

Pengaturan mengenai hewan atau satwa terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”).

 

Satwa yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.[1]

 

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:[2]

a.    tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

b.    tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

 

Mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”). Satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam PP 7/1999 ini, antara lain: Banteng, kerbau pendek, Rusa Bawean, orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu Hijau, dan sebagainya.[3]

 

Apakah Memajang Kepala Satwa Untuk Ritual Adat Dilarang?

Jadi, jika menyimpan kepala atau bagian tubuh hewan-hewan seperti banteng, kerbau, rusa, yang Anda sebutkan jenisnya masuk ke dalam golongan satwa yang dilindungi, maka berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi:

 

Setiap orang dilarang untuk:

a.  menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b.    menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c.    mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d.  memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e.    mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

 

Di sini dapat kita simpulkan bahwa jangankan memiliki, menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati pun sudah bisa dijerat pidana. Begitu rumusan Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990. Pasal ini pada dasarnya relatif mempermudah aparat penegak hukum menjerat pelaku jual beli satwa atau tumbuhan yang dilindungi. Demikian informasi dari artikel Duh, Mirisnya Penegakan Hukum Perlindungan Satwa.

 

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.[4]

 

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.[5]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, melakukan penyimpanan bagian satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagai pajangan merupakan hal yang dilarang. Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk ritual adat, hal tersebut juga tidak termasuk sebagai pengecualian yang dimaksud dalam UU 5/1990.

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064/K/Pid.Sus/2012, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yaitu kulit satwa yang dilindungi (kulit Harimau Sumatera). Akibat perbuatannya terdakwa dihukum oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3 juta subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064/K/Pid.Sus/2012.



[1] Pasal 1 angka 5 UU 5/1990

[2] Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990

[3] Pasal 4 ayat (2) jo. Lampiran UU 5/1990

[4] Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990

[5] Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 5/1990

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua