Rabu, 26 July 2017

Pembubuhan Meterai Indonesia pada Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri

Pembubuhan Meterai Indonesia pada Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri

Pertanyaan

Salah satu klien kami yang seorang WNA hendak melakukan transaksi jual beli di Indonesia dan klien tersebut menunjuk salah satu kantor hukum sebagai kuasanya untuk melakukan transaksi maupun menandatangani dokumen jual/beli. Surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dengan dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum atau prosedur atau tata cara mengenai pembuatan surat kuasa tersebut? Misalnya: memerlukan pengesahaan dari kedutaan besar Indonesia? Dan apakah memang meterai Indonesia berlaku untuk pelaksanaan transaksi ini?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Setiap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Jadi, surat kuasa dalam pertanyaan Anda yang dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dan berupa dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia itu wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

 

Mengingat dokumen yang hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu, dan dokumen sebagaimana pertanyaan Anda dapat dikategorikan dalam dokumen yang dikenakan Bea Meterai, maka meterai Indonesia berlaku dalam transaksi tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Legalisasi Dokumen Asing yang Ingin Digunakan di Wilayah Indonesia

Sehubungan dengan dasar hukum atau prosedur/tata cara mengenai pembuatan surat kuasa dari Luar Negeri, Anda dapat membaca artikel Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri.

 

Bersumber dari artikel tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pernah memberikan pertimbangan pada putusannya bahwa: Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.

 

Pada intinya, soal pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia yang Anda tanyakan, memang benar ada kewajiban itu. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen.[1]

 

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.[2]

 

Jadi, surat kuasa dalam pertanyaan Anda yang dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dan berupa dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia itu wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

 

Pembubuhan Meterai pada Dokumen Asing yang Digunakan di Indonesia

Lebih lanjut, sehubungan dengan pertanyaan anda apakah memang meterai Indonesia berlaku untuk pelaksanaan transaksi ini?, untuk menjawabnya mari kita simak Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”) yang berbunyi:

 

Pasal 9 UU Bea Meterai

Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian.

 

Penjelasan Pasal 9 UU Bea Meterai

Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia, harus dibubuhi meterai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Namun apabila dokumen tersebut baru dilunasi Bea Meterai-nya sesudah digunakan, maka pemeteraian kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus persen).

 

Pasal 10 UU Bea Meterai

Pemeteraian-kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

Selanjutnya sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (“PP 24/2000”) yang berbunyi:

 

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

a.   surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

b.    akta-akta Notaris termasuk salinannya;

c.    akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

d.    surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

1)  yang menyebutkan penerimaan uang;

2)  yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;

3)  yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau

4)  yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

e.    surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

f.     dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu :

1)  surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

2)  surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

 

Dengan demikian, mengingat dokumen yang hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu, dan dokumen sebagaimana pertanyaan Anda dapat dikategorikan dalam dokumen yang dikenakan Bea Meterai, maka meterai Indonesia berlaku dalam transaksi tersebut. 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

3.   Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua