Rabu, 06 September 2017

Syarat Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi

Syarat Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi

Pertanyaan

Apakah mahasiswa dapat pindah kampus? Bagaimana persyaratannya dan apa dasar hukumnya?

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 12 Juni 2017.

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya mahasiswa dapat pindah antar perguruan tinggi. Mengenai pengaturan lebih lanjut seperti cara dan persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan pindah perguruan tinggi, maka dengan adanya otonomi pengelolaan perguruan tinggi dapat merujuk pada peraturan akademik yang diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

 

Persyaratan mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain lebih lanjut dapat merujuk kepada peraturan pada masing-masing perguruan tinggi yang akan dituju.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”).

                                        

Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:[1]

a.    Program Studi pada program Pendidikan yang sama;

b.   Jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau

c.    Perguruan Tinggi.

 

Soal perpindahan mahasiswa, kita bisa merujuk pada  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (“PP 4/2014”).

 

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.[2] Perguruan tinggi yang dimaksud meliputi:[3]

a.    PTN (Perguruan Tinggi Negeri);

b.    PTN Badan Hukum; dan

c.    PTS (Perguruan Tinggi Swasta)

 

Untuk itu guna menyederhanakan jawaban kami, kami akan mengulas otonomi PTN dalam mengelola lembaganya.

 

Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi terdiri atas:[4]

a.    otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1.    pendidikan;

2.    penelitian; dan

3.    pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.    otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1.    organisasi;

2.    keuangan;

3.    kemahasiswaan;

4.    ketenagaan; dan

5.    sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Otonomi pengelolaan pada PTN bidang akademik terdiri dari:[5]

a.    penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

1.    persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;

2.    kurikulum Program Studi;

3.    proses Pembelajaran;

4.    penilaian hasil belajar;

5.    persyaratan kelulusan; dan

6.    wisuda;

b.    penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

 

Jadi berdasarkan aturan tersebut, pada dasarnya mahasiswa dapat pindah antar perguruan tinggi. Mengenai pengaturan lebih lanjut seperti cara dan persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan pindah PTN, maka dengan adanya otonomi pengelolaan perguruan tinggi dapat merujuk pada peraturan akademik yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

 

Persyaratan Pindah Antar Perguruan Tinggi

Mengenai persyaratan pindah, Anda dapat melihat pada aturan di masing-masing perguruan tinggi yang akan dituju. Sebagai contoh kita dapat merujuk pada Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan Universitas Brawijaya (“Prosedur UB”).

 

Dalam manual prosedur tersebut dijelaskan bahwa penerimaan mahasiswa pindahan ke Universitas Brawijaya dari Universitas Negeri atau Universitas Luar Negeri dapat dilakukan jika Universitas Negeri atau Universitas Luar Negeri tersebut telah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan pada fakultas/jurusan/program studi yang sama atau sejenis.[6]

 

Persyaratan yang dibutuhkan sebagai berukut:

1. Syarat dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah :

a.    Program Vokasi, minimal 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan :

Untuk 2 semester : 36 sks dengan IPK ≥ 2,75

Untuk 3 semester : 54 sks dengan IPK ≥ 2,75

b.    Program Sarjana (S1) minimal 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan :

Untuk 2 semester : 40 sks dengan IPK ≥ 3,00

Untuk 3 semester : 60 sks dengan IPK ≥ 3,00

c.   Program Magister (S2) minimal 1 semester dan setinggi-tingginya 2 semester serta telah mengumpulkan :

Untuk 1 semester : 15 sks dengan IPK ≥ 3,00

Untuk 2 semester : 30 sks dengan IPK ≥ 3,00

d.    Program Doktor (S3) minimal 1 semester dan setinggi-tingginya 2 semester serta telah mengumpulkan :

Untuk 1 semester : 15 sks dengan IPK ≥ 3,00

Untuk 2 semester : 30 sks dengan IPK ≥ 3,00

2.    Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal

3.    Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya

4.    Program studi asal terakreditasi BAN sekurang-kurangnya dengan predikat B

5.    Telah menempuh pendidikan secara terus menerus pada perguruan tinggi asal

6.    Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah

7.   Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik yang diterbitkan oleh lembaga berwenang dengan skor > 450 untuk pendidikan tinggi Vokasi, skor > 500 untuk sarjana, dan skor > 550 untuk program pascasarjana

8.    Dekan fakultas yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima;

9.   Mahasiswa pindahan yang diterima di Universitas Brawijaya mempunyai kewajiban membayar seperti mahasiswa baru serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

 

Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat ditujukan kepada Rektor Universitas Brawijaya dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Program yang dituju.

 

Permohonan harus dilampiri:

a.    Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan mencamtumkan perolehan sks dan IPKnya;

b.    Surat pindah dari perguruan tinggi asal;

c.    Persetujuan orang tua/wali/instansi;

d.    Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

 

 



[1] Pasal 38 ayat (1) UU 12/2012

[2] Pasal 22 ayat (1) PP 4/2014

[3] Pasal 22 ayat (2) PP 4/2014

[4] Pasal 22 ayat (3) PP 4/2014

[5] Pasal 23 huruf a PP 4/2014

[6] Lihat definisi Mahasiswa Pindahan dalam Prosedur UB

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua