Kamis, 22 June 2017

Dasar Hukum Bangku Prioritas untuk Wanita Hamil

Dasar Hukum Bangku Prioritas untuk Wanita Hamil

Pertanyaan

Apa dasar hukum bangku prioritas di KRL diperuntukkan untuk ibu hamil? Siapa saja yang berhak duduk di bangku prioritas itu? Apakah penumpang biasa wajib memberikan kursinya kepada penumpang prioritas?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Mengacu pada UU Perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Jadi wanita hamil berhak atas fasilitas khusus.

 

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan penumpang biasa memberikan kursinya bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas khusus seperti wanita hamil. Ini kembali lagi kepada kepekaan masing-masing orang.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU Perkeretaapian”) yang pengaturan lebih lanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (“PP 72/2009”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (“PP 61/2016”).

 

Pengangkutan Orang dengan Kereta Api

Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta. Dalam keadaan tertentu Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal.[1]

 

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.[2]

 

Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:[3]

a.    mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;

b.    mengutamakan pelayanan kepentingan umum;

c.    menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;

d.    mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat; dan

e.    mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

 

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.[4] Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tidak dipungut biaya tambahan.[5]

 

Fasilitas khusus dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.[6]

 

Pengoperasian kereta api harus memenuhi standar pelayanan minimum.[7] Standar pelayanan minimum meliputi:[8]

1.    standar pelayanan minimum di stasiun kereta api; dan

2.    standar pelayanan minimum dalam perjalanan.

 

Standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta api untuk kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:[9]

a.    pintu dan jendela;

b.    tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;

c.    lampu penerangan;

d.    penyejuk udara;

e.    rak bagasi;

f.    fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;

g.    fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;

h.    fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;

i.      informasi gangguan perjalanan kereta api; dan

j.     ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

 

Sementara itu, standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta api untuk kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:[10]

a.    pintu dan jendela;

b.    tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran dan nomor tempat duduk;

c.    toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan;

d.    lampu penerangan;

e.    kipas angin;

f.     rak bagasi;

g.    restorasi;

h.    informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;

i.      fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;

j.     fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan;

k.    nama dan nomor urut kereta;

l.      informasi gangguan perjalanan kereta api; dan

m.  ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

 

Jadi pihak penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dan penumpang (dalam hal ini wanita hamil) yang telah membeli karcis berhak menikmati fasilitas khusus yang diberikan.

 

Apakah penumpang wajib memberikan kursi bagi wanita hamil?

Dalam artikel Empati di Atas Tempat Duduk Prioritas KRL sebagaimana yang kami akses laman media Tirto.id, Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyatakan bahwa standar pelayanan Tempat Duduk Prioritas (“TDP”) ini merupakan kewajiban operator untuk menyediakan karena sudah diatur dalam UU. Masalah mengapa TDP seringkali disalahgunakan, baginya memang terletak pada degradasi moral dan empati masyarakat. Sehingga, walaupun normatif, namun pembinaan sikap moral dan mental menjadi penting terhadap krisis empati yang sedang dialami masyarakat. Makanya, untuk membentuk kenyamanan dalam bertransportasi umum, butuh kerjasama operator dan pengguna, dengan simpati serta kepekaan sosialnya. Standarnya petugas akan menyuruh TDP diberikan kepada yang berhak, tapi jika kereta kosong boleh TDP diisi yang lain.

 

Jadi, tentu seharusnya penumpang biasa tidak duduk di tempat duduk yang diperuntukkan bagi wanita hamil. Jika ada wanita hamil namun bangku prioritas tidak tersedia lagi, maka seharusnya secara moral penumpang biasa memberikannya pada wanita hamil.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

 

 

 

 

 



[1] Pasal 130 UU Perkeretaapian

[2] Pasal 132 UU Perkeretaapian

[3] Pasal 133 ayat (1) UU Perkeretaapian

[4] Pasal 131 ayat (1) UU Perkeretaapian

[5] Pasal 131 ayat (2) UU Perkeretaapian

[6] Penjelasan Pasal 131 ayat (1) UU Perkeretaapian

[7] Pasal 133 ayat (1) PP 72/2009

[8] Pasal 133 ayat (2) PP 72/2009

[9] Pasal 134 ayat (2) huruf b PP 72/2009

[10] Pasal 134 ayat (2) huruf a PP 72/2009

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua