Senin, 05 February 2018

Bisakah Menggugat PMH Istri karena Berutang Tanpa Izin Suami?

Bisakah Menggugat PMH Istri karena Berutang Tanpa Izin Suami?

Pertanyaan

Dalam Hukum Perdata diatur mengenai gugatan. Apakah seorang suami bisa menggugat istrinya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum? Dalam Kasus ini hubungan suami istri masih sah dan masih memiliki ikatan suami istri. Duduk perkara: istri melakukan penandatanganan perjanjian kredit tanpa izin suami yang mengakibatkan timbulnya kerugian seiring perjanjian tersebut berjalan. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sebelumnya kita perlu mengetahui ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia, dalam konteks hukum perdata, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) atau Burgerlijk Wetboek, dalam Buku III, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

 

Seperti yang pernah dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, salah satunya dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, dikatakan antara lain Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

5. Ada kesalahan.

 

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:[1]

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

3. Bertentangan dengan kesusilaan

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

 

Tindakan Istri Melakukan Perbuatan Hukum Tanpa Persetujuan Suaminya

Perlu Anda ketahui pula bahwa Pasal 1 Surat Edaran Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap (Sebagian) Burgelijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang telah menganggap bahwa Pasal-Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami menjadi tidak berlaku lagi.

 

Selanjutnya untuk dapat menjawab pertanyaan Anda di atas, maka kami berasumsi bahwa antara suami dan istri tersebut tidak atau setidak-tidaknya belum membuat perjanjian kawin/perjanjian pisah harta (Prenuptial Agreement), sehingga berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan mereka menjadi harta bersama dan mengenai tindakan atas harta bersama tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri).

 

Analisis

Menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan apakah seorang suami dapat menggugat istrinya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penandatanganan dan perjanjian kredit tanpa izin atau persetujuan suami sehingga mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaannya, maka menurut hemat kami, sang suami dapat menggugat istrinya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan mengenai tindakan atas harta bersama, termasuk untuk membuat utang haruslah dengan persetujuan dari suaminya.

 

Selain itu, ada hal penting yang kami cermati dalam pertanyaan Anda ini, misalnya dalam hal krediturnya adalah suatu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian (prudential), maka kemungkinannya sangat kecil apabila bank tidak meminta persetujuan dari suami atas utang yang dibuat oleh istrinya, yang diasumsikan keduanya tidak membuat perjanjian pisah harta.

 

Namun demikian, apabila sang suami tetap berkeinginan untuk menggugat istrinya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk mencegah tangkisan (eksepsi) dari lawan bahwa gugatan tersebut kurang pihak pihak (plurium litis consortium), maka sebaiknya pihak kreditur dan notaris (apabila ada) juga ditarik sebagai pihak yang digugat untuk mengantisipasi gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.

 

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Surat Edaran Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap (Sebagian) Burgelijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang.

 

Referensi:

Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

 

 

 

 

[1] Rosa Agustina, hal. 117

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua