Katalog Produk

Berlangganan Pro

Produk Pilihan

Legal Analysis

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Online Course

Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

...
di Semua
...
di Analisis
...
di Peraturan
...
di Putusan
...
di Berita
...
di Klinik
...
di Events

Ada Pertanyaan? Hubungi Kami

Daftar Masuk

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com

Klinik Berita Data Pribadi Jurnal

Personalisasi

Halo,

Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap

Mulai Berlangganan Sekarang

Profil

Keluar

Ada pertanyaan? Hubungi Kami

Bahasa

Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan

Pidana

Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan

Eko Ardiansyah Pandiangan, S.H.Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

29 Apr, 2019Bacaan 10 Menit

Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan

PERTANYAAN

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 poin ke-27 telah menjelaskan bahwa maksimal biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah sebesar Rp. 7.500,-. Apabila pembiayaan perkara tersebut lebih dari Rp. 7.500,- s.d. Rp. 10.000,-, apakah uang kelebihan tersebut sah di mata hukum?

DAFTAR ISI

INTISARI JAWABAN

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah menentukan maksimal besar biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah Rp. 10.000.- dan minimal Rp. 500,-. Dari biaya yang Rp. 10.000,- tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp. 7.500,- dan bagi Pengadilan Tinggi 2.500,-. Dengan adanya penentuan besaran biaya perkara tersebut, Hakim dilarang membebankan biaya perkara melebihi ataupun di bawah ketentuan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Beban Biaya Perkara pada Terpidana

Mengenai biaya perkara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) telah menetapkan siapa pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagai berikut:

Pasal 222

Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Besarnya Biaya Perkara

KUHAP sendiri tidak menentukan mengenai besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh seorang terpidana, sehingga untuk dapat mengetahui besarnya biaya perkara tesebut harus merujuk pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (“Surat Ketua MA 1981”) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (“Kepmenakeh 1983”) yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

Maksimal biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana Rp. 10.000.- dan minimal Rp. 500,-;
Dari biaya yang Rp. 10.000,- tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp. 7.500,- dan bagi Pengadilan Tinggi Rp. 2.500,-.

Larangan Hakim Membebankan Biaya di Luar Ketentuan

Dengan adanya pembatasan secara limitatif tersebut, maka tentunya Hakim dalam putusannya tidak diperkenankan untuk membebankan biaya perkara kepada Terpidana di luar dari ketentuan tersebut, baik kurang maupun melampaui. Hal ini ditegaskan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 sebagai berikut :

Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 1981 No. KMA/155/X/1981 yang ditujukan kepada Saudara Pengadilan Tinggi se Indonesia, dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara yang tersebut dalam Surat Ketua Mahkamah Agung–RI itu, tidak boleh dilampaui ataupun dikurangi.

Artinya, jika biaya perkara yang ditetapkan Hakim melampaui ketentuan tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, sebab mengenai batalnya suatu putusan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 197 KUHAP yang dapat dibaca pada artikel Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*).

Jika terdapat suatu putusan yang mencantumkan biaya perkara dengan jumlah yang melebihi ketentuan tersebut, kami menyarankan untuk membayar besaran sesuai ketentuan Surat Ketua MA 1981 dan Angka 27 Lampiran Kepmenakeh 1983.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum: