Selasa, 08 Agustus 2017

Perbedaan Joint Venture dengan Merger dan Akuisisi

Perbedaan Joint Venture dengan Merger dan Akuisisi

Pertanyaan

Apakah ada keterkaitan atau perbedaan hukum antara joint venture dengan merger dan akuisisi? Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pada dasarnya merger dan akuisisi merupakan tindakan restrukturisasi perseroan yang dibenarkan hukum. Restrukturisasi adalah penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Merger dan akuisisi merupakan hal yang berbeda dengan joint venture.

 

Merger/Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

 

Akuisisi/Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

 

Sedangkan joint venture bukanlah tindakan restrukturisasi perseroan, melainkan merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Merger dan Akuisisi

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Perbedaan Mendasar Merger dan Akuisisi, pengertian mendasar dari merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan) dapat kita lihat pada pengaturan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”):

 

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.[1]

 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.[2]

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, perbedaan mendasar mekanisme antara merger dan akuisisi dapat kita lihat dari akibat-akibat hukumnya sebagaimana kami jelaskan dalam boks di bawah ini:

 

Perbedaan

Merger

Akuisisi

Status Badan Hukum

Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum

Perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi beralihnya pengendalian

Aktiva dan Pasiva

Aktiva dan Pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan

Aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya

 

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 482), bentuk-bentuk tindakan restrukturisasi perseroan yang dibenarkan hukum yang diatur dalam UUPT terdiri atas penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan (akuisisi), dan pemisahan perseroan.

 

Sebagai contoh merger dapat kita lihat dalam artikel Usai Merger, Kapitalisasi Pasar Saham Ciputra Melonjak yang kami akses dari laman media Bisnis Tempo.co, dimana PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melakukan merger dengan anak usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP) melalui pertukaran saham telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 27 Desember 2016 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 18 Januari 2017.

 

Sebagai contoh akuisisi dapat kita lihat dalam Aksi Merger dan Akuisisi di Tanah Air Meningkat yang kami akses dari laman media Kontan.co.id, dimana PT Mitra Adiperkasa Tbk yang ingin memperkuat bisnis belanja online mengambilalih Zalora Indonesia milik Global Fashion Group.

 

Jadi merger dan akuisisi merupakan tindakan restrukturisasi perseroan yang dibenarkan hukum dalam perseroan. Penggabungan (merger) adalah penggabungan satu atau lebih perusahaan yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri lenyap/berakhir karena hukum. Sementara, akuisisi adalah pengambilalihan perseroan. Yang diambil alih adalah sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

 

Joint Venture

Dalam artikel Pengaturan dan Pengawasan Pelaksanaan Joint Venture dijelaskan bahwa Joint Venture merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

 

Joint venture atau usaha patungan ini dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing (“PMA”) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”).

 

Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).[3]

 

Selain itu, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture, pengertian joint venture sebenarnya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, namun itu dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a  UU 25/2007 yang menyatakan:

 

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, dalam buku Anderson’s Business Law And The Legal Environment yang ditulis oleh David P. Twomey disebutkan:

 

Joint venture is relationship in which two or more persons comine their labor or property for single business undertaking and share profits and losses equally or as otherwise agreed.

 

Dari pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa joint venture merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan) atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan joint venture. Dengan skema joint venture ini, para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti:

1.    Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur pembagian kebutuhan;

2.    Transfer teknologi antar pihak;

3.    Meminimalisasi resiko usaha;

4.    Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global.

 

Sebagai contoh perusahaan yang melakukan joint venture dapat kita lihat dalam artikel Garudafood Mendirikan Perusahaan “Joint Venture“ dengan Suntory Beverage & Food di Bisnis Minuman Non Alkohol yang kami akses dari laman GarudaFood, dimana GarudaFood pada tanggal 14 Juli 2011 telah menandatangani sebuah Perjanjian Joint Venture dengan Suntory Beverage & Food Limited (“SBF”) untuk mendirikan sebuah Perusahaan Joint Venture di industri minuman non alkohol, sesuai dengan Corporate Core Values perusahaan. Demikian penegasan dari Sudhamek AWS, Group CEO GarudaFood.

 

Analisis

Pada dasarnya merger dan akuisisi merupakan tindakan restrukturisasi perseroan yang dibenarkan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi adalah penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Merger dan akuisisi merupakan hal yang berbeda dengan joint venture.

 

Sedangkan joint venture bukanlah tindakan restrukturisasi perseroan, melainkan merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai ada tidak keterkaitan antara joint venture dengan merger dan akuisisi, sebenarnya tidak ada kaitannya satu sama lain karena merupakan bentuk tindakan hukum yang berbeda.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

             

Dasar hukum:

1.    Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

 

http://www.garudafood.com/bahasa-indonesia-garudafood-mendirikan-perusahaan-%E2%80%9Cjoint-venture%E2%80%9C-dengan-suntory-beverage-food-di-bisnis-minuman-non-alkohol/?lang=IN, diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB

 

https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/01/19/088837871/usai-merger-kapitalisasi-pasar-saham-ciputra-melonjak, diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 14.30 WIB

 

http://industri.kontan.co.id/news/aksi-merger-dan-akuisisi-di-tanah-air-meningkat, diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 14.45 WIB

 

 

 

 



[1] Pasal 1 angka 9 UUPT

[2] Pasal 1 angka 11 UUPT

[3] Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU 25/2007

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua