Senin, 25 September 2017

Jika Karyawan Tidak Masuk Bekerja karena Pernikahan Kedua Anaknya

Jika Karyawan Tidak Masuk Bekerja karena Pernikahan Kedua Anaknya

Pertanyaan

Ada karyawan saya yang akan menikahkan anaknya. Tetapi anaknya tersebut akan menikah untuk yang kedua kalinya. Untuk pernikahan pertama, perusahaan sudah memberikan dispensasi. Pertanyaannya, untuk pernikahan kedua ini, apakah dispensasi harus diberikan? Apa dasar hukumnya? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pekerja boleh tidak masuk bekerja dengan alasan menikahkan anaknya dan pengusaha berkewajiban untuk tetap membayarkan upahnya. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja karena menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.

 

Terkait segala teknis pelaksanaan pemberian izin terhadap pekerja yang tidak hadir (termasuk pekerja tidak hadir karena pernikahan kedua anaknya), hal tersebut harus dilihat di dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama antara Anda sebagai pengusaha dengan pekerja.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan dispensasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan dispensasi adalah:

 

Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

 

Dari penjelasan di atas dan dari pertanyaan yang Anda berikan, kami asumsikan bahwa dispensasi yang Anda maksudkan adalah izin tidak dapat hadir bekerja dengan alasan menikahkan anaknya.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada dasarnya diatur mengenai dispensasi/izin tidak dapat hadir bekerja, namun perlu dicermati lebih lanjut bahwa hanya alasan-alasan tertentulah yang tetap dapat diberikan upah meskipun tidak dapat hadir bekerja. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

 

1)    Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a.    pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b.    pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c.  pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d.    pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

e.    pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f.   pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g.    pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h.    pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan

i.     pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

 

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya pekerja boleh tidak masuk bekerja dengan alasan menikahkan anaknya dan pengusaha berkewajiban untuk tetap membayarkan upahnya.

 

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja karena menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.[1]

 

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan Anda terkait pemberian izin terhadap pekerja yang izin untuk pernikahan kedua anaknya, pada dasarnya hal tersebut tidak diatur di dalam UU Ketenagakerjaan karena Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

 

Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Sehingga terkait segala teknis pelaksanaan pemberian izin terhadap pekerja yang tidak hadir (termasuk pekerja tidak hadir karena pernikahan kedua anaknya), hal tersebut harus dilihat di dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama antara Anda sebagai pengusaha dengan pekerja. Hal ini karena yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan hanyalah pekerja tetap mendapatkan upah dan dibayar untuk selama 2 (dua) hari apabila tidak masuk karena menikahkan anaknya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 



[1] Pasal 93 ayat (4) huruf b UU Ketenagakerjaan

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua