Kamis, 05 October 2017

Bisakah Rekaman Diam-Diam Percakapan Telepon Dijadikan Alat Bukti?

Bisakah Rekaman Diam-Diam Percakapan Telepon Dijadikan Alat Bukti?

Pertanyaan

Saya berkomunikasi dengan seseorang dan merekam suara melalui handphone secara diam-diam untuk sekedar menyimpan hasil pembicaraan saya dengan orang tersebut. Di tengah pembicaraan, orang tersebut berbicara kasar kepada saya dan masuk dalam rekaman saya. Saya ingin menanyakan apakah rekaman saya secara diam-diam tersebut bisa dijadikan alat bukti untuk melaporkan orang tersebut dan apakah saya tidak bersalah karena sudah merekam secara diam-diam? Terima kasih atas penjelasannya.

Ulasan Lengkap

 

Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa rekaman suara yang dibuat dengan aplikasi perekam suara (voice memo atau voice record) yang ada di telepon seluler yang pintar (smartphone) termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yang berbunyi:

 

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[1]

 

Namun demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, maka telah dilakukan revisi atas penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), sehingga menjadi berbunyi:

 

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

 

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

 

Menjawab pertanyaan Anda, yang menanyakan apakah rekaman yang Anda buat secara diam-diam tersebut tentang pembicaraan kasar yang dilakukan oleh lawan bicara Anda dapat dijadikan alat bukti untuk melaporkan orang tersebut, jika kita mengacu pada penafsiran sempit tentang norma hukum yang ada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, maka rekaman tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah, karena dibuat bukan atas permintaan penegak hukum. Dengan catatan, rekaman yang dimaksud merupakan rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan. Akan tetapi, jika bukan hasil penyadapan, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah.

 

Perlu diketahui bahwa perekaman (merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti perekam suara di smartphone sebagaimana dimaksud pertanyaan Anda) bukan termasuk kategori penyadapan atau intersepsi sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 31 ayat (2) UU 19/2016 dengan dasar bahwa tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep. Penjelasan lebih lanjut silakan simak Perbedaan Menyadap dan Merekam dan Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera).

 

Jadi, perekaman suara terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan smartphone bukan termasuk tindak pidana dan dapat dijadikan alat bukti yang sah.

 

Sepengetahuan saya hingga saat ini, belum ada ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana merekam pembicaraan tanpa izin (mohon dibedakan antara merekam dan menyadap).

 

Dari informasi yang saya peroleh dari salah satu pakar hukum pidana Indonesia, Profesor Andi Hamzah, dalam kuliah yang beliau sampaikan beberapa tahun silam, tindak pidana merekam pembicaraan tanpa izin di Indonesia yang menganut Asas Legalitas belum menjadi hukum positif dan masih dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

 

Akan tetapi, Anda dapat saja digugat secara perdata jika melakukan perekaman secara diam-diam tersebut. Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera).

 

Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan hukum untuk Anda.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua