Jumat, 20 October 2017

Perbedaan Likuidator dengan Kurator

Perbedaan Likuidator dengan Kurator

Pertanyaan

Dalam pembubaran PT, apakah likuidator itu sama dengan kurator?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, sedangkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

 

Perbedaan keduanya adalah likuidator dan kurator bertugas dalam keadaan pembubaran perseroan yang berbeda. Jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga, pembubaran yang wajib diikuti likuidasi itu dilakukan oleh likuidator. Sedangkan, jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

 

Dari segi tanggung jawab, likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. Sedangkan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan (Debitor Pailit) yang dilakukan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pembubaran Perseroan

Mengenai pembubaran perseroan diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:

 

Pembubaran Perseroan terjadi:

a.   berdasarkan keputusan RUPS;

b.   karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c.   berdasarkan penetapan pengadilan;

d.  dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e.  karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f.  karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan:[1]

a.   wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

b.   Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

 

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.[2]

 

Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[3]

 

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 556), berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti likuidasi. Yang melakukan likuidasi dalam pembubaran adalah likuidator.

 

Jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.[4]

 

Jadi, perbedaan keduanya adalah likuidator dan kurator bertugas dalam keadaan pembubaran perseroan yang berbeda. Jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga, pembubaran yang wajib diikuti likuidasi itu dilakukan oleh likuidator. Sedangkan, jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

 

Likuidator dan Kurator

Yang dimaksud dengan likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan.[5]

 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang dimaksud dengan kurator adalah adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU 37/2004.

 

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.[6]

 

Kemudian dalam hal tanggung jawab dalam melakukan likuidasi perseroan, likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan, sedangkan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan (Debitor Pailit) yang dilakukan.[7]

 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, sedangkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

 

Tetapi ada saatnya seorang kurator berperan sebagai likuidator dalam hal likuidasi perseroan apabila pembubaran perseroan karena alasan pailit. Dalam hal ini yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2.   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

 



[1] Pasal 142 ayat (2) UUPT

[2] Pasal 142 ayat (3) UUPT

[3] Pasal 142 ayat (4) UUPT

[4] Yahya Harahap, 557 jo. Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT

[5] Yahya Harahap, 556

[6] Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004

[7] Pasal 152 ayat (1) dan (2) UUPT

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua