Selasa, 28 November 2017

Syarat Agar Karyawan Swasta Bisa Gratis Menggunakan Bus Transjakarta

Syarat Agar Karyawan Swasta Bisa Gratis Menggunakan Bus Transjakarta

Pertanyaan

Saya pernah melihat di papan pengumuman bahwa busway (bus Transjakarta) gratis bagi PNS, penyandang disabilitas, anak sekolah, bahkan pegawai swasta juga masuk ke dalam kategori tersebut. Setahu saya, semua karyawan swasta tetap membayar. Karyawan swasta seperti apa yang dimaksud?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Untuk mendapatkan pelayanan bus Transjakarta gratis, karyawan swasta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki besaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sistem penggajiannya dibayarkan melalui Bank DKI. Selain itu, ia juga harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat ("Pergub DKI Jakarta 160/2016") sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (“Pergub DKI Jakarta 26/2017”).

 

Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu yang meliputi:[1]

a.   Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b.   tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah;

c.   peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (“KJP”);

d.   karyawan swasta tertentu;

e.   penghuni rumah susun sederhana sewa;

f.    penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

g.   penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (“Jabodetabek”);

h.   anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”)/Kepolisian Republik Indonesia (“POLRI”);

i.    Veteran Republik Indonesia;

j.    penyandang disabilitas;

k.   penduduk lanjut usia;

l.     Marbot (Pengurus Masjid);

m. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (“PAUD”); dan

n.   Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

 

Karyawan swasta tertentu merupakan karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (“UMP”) yang sistem penggajiannya dibayarkan melalui Bank DKI.[2]

 

Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta secara swakelola dan/atau Operator Angkutan Transportasi Jakarta. Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis, tidak dipungut biaya. Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal ("SPM").[3]

 

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar angkutan umum yang ditetapkan Gubernur yang harus dipenuhi oleh PT Transportasi Jakarta dan/atau Operator Angkutan Transportasi Jakarta dalam menyelenggarakan pelayanan Angkutan Umum Busway dan/atau Angkutan Pengumpan dan/atau Angkutan Umum Lainnya.[4]

 

Untuk mendapatkan pelayanan Transjakarta gratis, masyarakat tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[5]

a.   untuk masyarakat tertentu yaitu: Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah; tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah; peserta didik penerima KJP; karyawan swasta tertentu; harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan; dan

b.   untuk masyarakat tertentu yaitu: penghuni rumah susun sederhana sewa harus memiliki paling sedikit 1 (satu) rekening dan kartu Bank DKI dalam setiap 1 (satu) Kartu Keluarga dan anggota keluarga lain di dalam Kartu Keluarga yang tidak mempunyai rekening dan Kartu Bank DKI, berhak mendapatkan kartu tambahan, kecuali peserta didik penerima KJP; dan

c. untuk masyarakat tertentu yaitu: penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jabodetabek; anggota TNI/ POLRI; Veteran Republik Indonesia; penyandang disabilitas; penduduk lanjut usia; Marbot (pengurus masjid); Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD; dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta dengan berkoordinasi dengan Bank DKI.

 

Koordinasi antara PT Transportasi Jakarta dan Bank DKI dilakukan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.[6] Dalam hal PT Transportasi Jakarta mengeluarkan kartu khusus penumpang Transjakarta gratis, maka kartu tersebut harus terintegrasi dengan sistem Bank DKI.[7] Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan Bus Gratis, penumpang Bus Gratis harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta.[8]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, untuk mendapatkan pelayanan Transjakarta gratis, karyawan swasta tertentu yang Anda tanyakan harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki besaran gaji sesuai dengan UMP yang sistem penggajiannya dibayarkan melalui Bank DKI. Karyawan swasta tertentu tersebut juga harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.

 



[1] Pasal 4 Pergub DKI Jakarta 26/2017

[2] Pasal 9 Pergub DKI Jakarta 160/2016

[3] Pasal 17 Pergub DKI Jakarta 160/2016

[4] Pasal 1 angka 16 Pergub DKI Jakarta 160/2016

[5] Pasal 18 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 26/2017

[6] Pasal 18 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 26/2017

[7] Pasal 18 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 26/2017

[8] Pasal 19 Pergub DKI Jakarta 160/2016

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua