Senin, 18 Desember 2017

Bolehkah Pemda Menerima Langsung Hibah Luar Negeri?

Bolehkah Pemda Menerima Langsung Hibah Luar Negeri?

Pertanyaan

Bolehkah daerah langsung menerima hibah dari pihak asing? Lalu kalau boleh, bagaimana status barang yang dihibahkan tersebut? Apakah langsung menjadi milik daerah itu atau harus menjadi milik negara terlebih dahulu?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Hibah merupakan salah satu pendapatan daerah yaitu termasuk kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memperoleh hibah dari luar negeri. Hibah luar negeri ini merupakan hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN.

 

Jadi, hibah luar negeri tersebut tidak langsung diterima dari pihak asing oleh Pemerintah Daerah, tetapi melalui Pemerintah (pusat) terlebih dahulu, dianggarkan dalam APBN, kemudian diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perjanjian Hibah Luar Negeri.

 

Menteri Keuangan/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan atas alokasi peruntukkan hibah luar negeri. Salah satu pertimbangan pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah ini adalah Daerah ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Hibah Merupakan Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU 23/2014”), sumber pendapatan Daerah terdiri atas:[1]

a.    pendapatan asli Daerah meliputi:

a)    pajak daerah;

b)    retribusi daerah;

c)    hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d)    lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b.    pendapatan transfer; dan

1.    transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a.    dana perimbangan;

b.    dana otonomi khusus;

c.    dana keistimewaan; dan

d.    dana Desa.

2.    transfer antar-Daerah terdiri atas:

a.    pendapatan bagi hasil; dan

b.    bantuan keuangan.

c.    lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan Daerah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

 

Jadi hibah termasuk pendapatan daerah yaitu kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

Hibah Daerah

Mengenai hibah lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (“PP 2/2012”).

 

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.[3]

 

Hibah Daerah meliputi:[4]

a.    Hibah kepada Pemerintah Daerah, yang berasal dari:[5]

a)    Pemerintah;

Hibah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”).[6] Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN ini meliputi:

1)    penerimaan dalam negeri;

2)    hibah luar negeri; dan

3)    Pinjaman Luar Negeri.

b)    badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

c)    kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

b.    Hibah dari Pemerintah Daerah

Hibah ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.[7] Hibah ini dapat diberikan kepada:[8]

a)    Pemerintah;

b)    Pemerintah Daerah lain;

c)    badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

d)    badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

 

Hibah itu merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.[9]

 

Sumber penerimaan berasal dari pembiayaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui rekening kas umum Daerah namun tetap harus dibukukan dalam rekening kas umum Daerah.[10]

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hibah luar negeri ini merupakan hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN. Artinya, hibah luar negeri tidak langsung diterima dari pihak asing oleh Pemerintah Daerah, tetapi melalui Pemerintah (pusat) terlebih dahulu, dianggarkan dalam APBN, kemudian diberikan kepada Pemerintah Daerah.

 

Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

Menteri Keuangan/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.[11] Perlu diingat bahwa pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan:[12]

a.    kapasitas fiskal daerah;

b.    Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri;

c.    Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait; dan/atau

d.    Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

 

Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan tersebut.[13] Berdasarkan surat penerusan hibah ini dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.[14]

 

Perjanjian penerusan hibah ini ditandatangani antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.[15]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.



[1] Pasal 285 UU 23/2014

[2] Pasal 295 ayat (1) UU 23/2014

[3] Pasal 1 angka 10 PP 2/2012

[4] Pasal 2 PP 2/2012

[5] Pasal 4 ayat (1) PP 2/2012

[6] Pasal 4 ayat (2) PP 2/2012

[7] Pasal 7 PP 2/2012

[8] Pasal 8 ayat (1) PP 2/2012

[9] Pasal 295 ayat (2) UU 23/2014 jo Pasal 3 PP 2/2012

[10] Penjelasan Pasal 327 ayat (2) UU 23/2014

[11] Pasal 12 ayat (2) PP 2/2012

[12] Pasal 12 ayat (3) PP 2/2012

[13] Pasal 14 ayat (3) PP 2/2012

[14] Pasal 14 ayat (5) PP 2/2012

[15] Pasal 15 ayat (2) PP 2/2012

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua