Yang Berwenang Menangani Perkara Kemitraan Usaha

Bacaan 8 Menit
Yang Berwenang Menangani Perkara Kemitraan Usaha
Pertanyaan
Siapakah yang berwenang menangani perkara hubungan antar pelaku kemitraan usaha? Apakah diajukan ke pengadilan atau ada lembaga khusus untuk masalah ini? Kasusnya adalah ada pengusaha besar yang berniat untuk mengendalikan mitra usaha kecil, sehingga usaha kecil tidak bebas menjalankan usahanya.
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Siapa yang Berwenang Menangani Perkara Kemitraan Usaha yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 29 Januari 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 2 Desember 2020.
 
Kemitraan Usaha
Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.[1]
 
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:[2]
  1. inti-plasma;
  2. subkontrak;
  3. waralaba;
  4. perdagangan umum;
  5. distribusi dan keagenan;
  6. rantai pasok; dan
  7. bentuk-bentuk kemitraan lain.
 
Bentuk kemitraan lain yang dimaksud paling sedikit meliputi bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).[3]
 
Perlu dicatat, setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.[4] Jika salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.[5]
 
Perjanjian kemitraan itu memuat paling sedikit:[6]
  1. identitas para pihak;
  2. kegiatan usaha;
  3. hak dan kewajiban para pihak;
  4. bentuk pengembangan;
  5. jangka waktu kemitraan;
  6. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  7. penyelesaian perselisihan.
Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.[7] Selain itu, kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh usaha besar.[8]
 
Larangan dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha
Menyangkut pertanyaan Anda, dalam hal pelaksanaan kemitraan, pada dasarnya hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil dilaksanakan dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.[9]
 
Selain itu, terdapat larangan yang perlu diperhatikan, yaitu:[10]
  1. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya.
  2. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.
Yang dimaksud dengan "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.[11]
 
Sedangkan "menguasai" berarti adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.[12]
 
Berdasarkan keterangan Anda, pengusaha besar bermaksud untuk mengatur, mengendalikan, atau menguasai mitra usaha kecil, sehingga usaha kecil tidak bebas menjalankan usahanya. Merujuk kepada penjelasan di atas, jika penguasaan tersebut dilakukan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh mitra usaha kecil, maka perbuatan tersebut dilarang.
 
Seharusnya kemitraan dilaksanakan dengan bantuan dan perkuatan dari usaha besar untuk mitra usaha kecil, bukan malah menguasai dan mengendalikan usaha kecil tersebut.
 
Usaha besar yang melanggar ketentuan larangan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar oleh instansi yang berwenang.[13]
 
Laporan atas Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kemitraan
Perlu diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.[14]
 
Dalam hal ini, KPPU dapat mengenakan sanksi administratif terhadap usaha besar atau menengah atas pelanggaran sebagaimana telah diterangkan di atas berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:[15]
  1. usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
  2. usaha mikro atau usaha kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah; atau
  3. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
Laporan tersebut diajukan secara tertulis disertai keterangan yang lengkap dan jelas kepada KPPU.[16]
Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan.[17] Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran larangan dalam pelaksanaan kemitraan, KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.[18] Untuk pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan, proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.[19]
 
Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran,[20] dalam hal ini yakni pelanggaran atas larangan bagi usaha besar untuk memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya.
 
Dalam hal putusan KPPU memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan maksimal 30 hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.[21]
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tindakan usaha besar mengatur atau menguasai mitra usaha kecil sehingga usaha kecil tidak bebas menjalankan usahanya merupakan tindakan yang dilarang, khususnya jika penguasaan tersebut dilakukan secara yuridis. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya.
 
Jika terjadi pelanggaran, usaha kecil sebagai mitra usaha besar dapat melaporkan masalah ini ke KPPU yang akan menindaklanjuti laporan sampai dengan adanya putusan berupa pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[2] Pasal 87 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 26 UU 20/2008
[4] Pasal 117 ayat (1) dan (2) PP 7/2021
[5] Pasal 117 ayat (3) PP 7/2021
[6] Pasal 117 ayat (4) PP 7/2021
[7] Pasal 104 ayat (3) PP 7/2021
[8] Pasal 104 ayat (4) PP 7/2021
[9] Pasal 104 ayat (2) PP 7/2021
[10] Pasal 35 UU 20/2008
[11] Penjelasan Pasal 87 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008
[12] Penjelasan Pasal 87 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU 20/2008
[13] Pasal 39 ayat (1) UU 20/2008
[14] Pasal 119 ayat (1) dan (2) PP 7/2021
[15] Pasal 120 ayat (1) PP 7/2021
[16] Pasal 120 ayat (2) PP 7/2021
[17] Pasal 121 ayat (1) PP 7/2021
[18] Pasal 121 ayat (2) PP 7/2021
[19] Pasal 121 ayat (3) PP 7/2021
[20] Pasal 122 ayat (1)
[21] Pasal 122 ayat (2)