Konsekuensi Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan

Bacaan 9 Menit
Konsekuensi Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan
Pertanyaan

Saya bekerja pada bagian personalia di sebuah perusahaan dan mempunyai karyawan baru dengan status PKWT (percobaan). Karyawan tersebut tidak perform seperti yang diharapkan, jadi perusahaan mau memutuskan hubungan kerja, dia bekerja sudah 2 bulan dengan kontrak 3 bulan, apakah karyawan berhak meminta gajinya yang masih 1 bulan lagi? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Pekerja yang Diberhentikan Dalam Masa Percobaan Diberikan Kompensasi? yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H. dan dipublikasian pertama kali pada 31 Mei 2018.

 

Jenis Perjanjian Kerja

Pertama-tama, kami ingin menegaskan bahwa perjanjian kerja dengan masa percobaan dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah kedua hal yang berbeda.

Perjanjian kerja menurut Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) ada 2 macam, yaitu:

  1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.[1]
  2. PKWT yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[2]

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatangan.[3]

 

Ketentuan Masa Percobaan

Perbedaan jenis perjanjian kerja ini akan berdampak pada ada atau tidaknya masa percobaan.

Perlu dicatat bahwa masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT dan tidak dapat diberlakukan dalam PKWT. Apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[4]

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Masa percobaan selama 3 bulan ini hanya boleh diadakan dalam satu kali masa percobaan kerja. Selain itu, pengusaha yang menerima pekerja yang sebelumnya telah mengikuti magang atau job training di perusahaannya atau di perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha yang bersangkutan tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja.[5]

Perlu diperhatikan bahwa syarat adanya masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[6]

Karena kurang jelasnya uraian pertanyaan Anda, maka kami akan menjelaskan dari 3 kondisi, yaitu:

  1. Jika ada masa percobaan, maka karyawan tersebut dipekerjakan dengan PKWTT;
  2. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT;
  3. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT tapi memuat masa percobaan.

 

PHK Terhadap Pekerja PKWTT dalam Masa Percobaan

Dalam hal karyawan tersebut dipekerjakan secara PKWTT yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya (“PHK”) dalam masa percobaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Dapatkah Menjadi Karyawan Tetap Tanpa Masa Percobaan, pada umumnya perusahaan menerapkan masa percobaan untuk melihat apakah kemampuan pekerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Apabila pekerja tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, maka apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT pekerja. Dalam hal ini perusahaan tidak wajib memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Apabila PHK di pertengahan masa percobaan seperti dalam pertanyaan Anda, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Penulis sebelumnya menyatakan Juanda Pangaribuan, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial menjelaskan pekerja tidak berhak atas kompensasi karena pekerja belum bekerja pada bulan ketiga. Masa percobaan bukanlah kontrak kerja sehingga tidak mengenal sisa upah dari sisa masa percobaan yang belum dijalani. Dalam masa percobaan, para pihak dapat mengakhiri hubungan kerja.

Sehingga menurut hemat kami, perusahaan Anda tidak diwajibkan untuk membayar sisa gajinya selama 1 bulan.

 

PHK Terhadap Pekerja PKWT

Berbeda dengan PKWTT, jika salah satu pihak dalam PKWT mengakhiri perjanjian sebelum waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut berakhir atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena:

  1. pekerja meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
  4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,

maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib bayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[7]

Sehingga, apabila perusahaan Anda mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja PKWT di bulan kedua padahal jangka waktu kontraknya adalah 3 bulan, dan hubungan kerja berakhir bukan karena hal-hal di atas, maka perusahaan wajib bayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT, yaitu sebesar 1 bulan.

Selain ganti rugi, perusahaan juga wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT.[8] Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan pekerja.[9]

Mengenai besaran uang kompensasi tersebut dapat Anda simak dalam Aturan Perpanjangan Pekerja Kontrak dan Uang Kompensasi.

 

PHK Terhadap Pekerja PKWT yang Memuat Masa Percobaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan itu menjadi batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Sehingga, apabila pekerja PKWT tetapi ada masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tidaklah berlaku dan perusahaan Anda tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

 

Kesimpulan

Jadi, dapat diketahui perjanjian kerja dengan masa percobaan dengan PKWTT dan PKWT adalah kedua hal yang berbeda.

Apabila PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja, dengan catatan berakhirnya hubungan kerja bukan karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi.

Sedangkan apabila pekerja berstatus PKWTT dengan masa percobaan, maka perusahaan tidak perlu membayar hak-hak si pekerja yang diberhentikan pada masa percobaan tersebut.

Namun, apabila termasuk PKWT tetapi mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan menjadi batal demi hukum, sehingga perusahaan tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT yang di-PHK.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:


[2] Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans 100/2004

[3] Pasal 13 Kepmenakertrans 100/2004

[4] Pasal 81 angka 14 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan

[6] Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 62 jo. Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 17 PP 35/2021

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika