Selasa, 21 Agustus 2018

Perlukah Resign Jika Tidak Sepakat Memperpanjang PKWT?

Perlukah Resign Jika Tidak Sepakat Memperpanjang PKWT?

Pertanyaan

Saya mau tanya perihal perpanjangan kontrak pada PKWT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” Yang ingin saya tanyakan, apakah “hanya boleh diperpanjang 1 kali jangka waktu paling lama 1 tahun” itu merupakan sebuah kewajiban atau opsional saja? Saya karyawan yang memasuki masa akhir kontrak dan tidak ingin melakukan perpanjangan kontrak PKWT, apakah itu hak saya untuk tidak melanjutkan atau saya harus melakukan resign? Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban saya di PKWT pertama. Di dalam perjanjian, saya disebutkan yang intinya Perjanjian dapat dilanjutkan setelah pihak pertama mengevaluasi hasil kerja pihak kedua selama PKWT pertama berupa diperpanjang dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam amandemen perpanjangan. Sampai hari ini belum ada dilakukan amandemen atau hal sejenis mengenai perpanjangan kontrak tersebut, sementara saat saya menyampaikan maksud di atas saya diminta membuat surat pengunduran diri. Mohon pencerahannya, terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[1] Adapun PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, jika terdapat masa percobaan kerja dalam PKWT tersebut, maka masa percobaan kerja yang dimaksud batal demi hukum.[2]
 
Sebagaimana diatur di Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 
PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui.[3] Penjelasannya sebagai berikut:
  1. PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;[4]
  2. Sedangkan pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.[5]
 
 
Sebagaimana yang telah Anda sebutkan, bahwa dalam PKWT antara Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja, terdapat kalusul:
 
Perjanjian dapat dilanjutkan setelah pihak pertama mengevaluasi hasil kerja pihak kedua selama PKWT pertama, berupa diperpanjang dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam amandemen perpanjangan.
 
Klausul tersebut merupakan klausul yang berisikan kemungkinan perpanjangan PKWT dengan didasarkan pada evaluasi hasil kerja pihak kedua. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah apabila pemberi kerja (pengusaha) bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, terdapat batas waktu yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.[6]
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU UU Ketenagakerjaan, PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Menurut hemat kami, Anda tidak perlu mengundurkan diri saat memasuki masa akhir kontrak seperti yang Anda katakan, karena Anda berhak menolak perpanjangan kerja yang ditawarkan pemberi kerja. Perpanjangan kontrak sifatnya bukan kewajiban, namun opsional. Klausul pada PKWT yang Anda sepakati pun secara tersurat dapat dimaknai bahwa PKWT tersebut akan diperpanjang jika disepakati oleh para pihak. Selain itu, sifat opsional terdapat juga pada Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 
Terkait dengan kesepakatan, berarti menyinggung mengenai syarat sah perjanjian yang diatur di Pasal 1320 Kitab Undang_Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan secara khusus diatur dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Kesepakatan menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu Perjanjian Kerja, karena tidak mungkin ada suatu Perjanjian Kerja jika para pihak tidak sepakat. Sehingga apabila tidak tercapainya suatu kesepakatan mengenai perpanjangan untuk PKWT, maka PKWT tersebut berakhir dengan sendirinya, dengan catatan, pekerjaan atau jangka waktu kontrak kerja Anda sudah selesai.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum :         

[1] Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 59 ayat (5) UU Ketenagakerjaan

 

Kembali ke Intisari


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua