Bolehkah Istri Anggota BPD Menjadi Perangkat Desa?

Bacaan 8 Menit
Bolehkah Istri Anggota BPD Menjadi Perangkat Desa?
Pertanyaan

Apakah istri BPD boleh jadi calon perangkat desa?

Ulasan Lengkap
 
Perangkat Desa
 
Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang dijabarkan sebagai berikut:
 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[1]
 
Perangkat desa terdiri dari:[2]
  1. sekretariat desa,
  2. pelaksana kewilayahan, dan
  3. pelaksana teknis.
 
Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[3] Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.[4]
 
Bolehkah Istri Anggota BPD Menjadi Perangkat Desa?
Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:[5]
  1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  2. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
  3. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
 
Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[6]
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami secara eksplisit tidak ada larangan untuk istri anggota BPD menjadi perangkat desa. Untuk bisa menjadi perangkat desa harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan. Selain itu, keputusan bisa atau tidaknya menjadi perangkat desa ada pada kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.[7]
 
Disamping itu perlu diketahui bahwa menurut Pasal 43 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”), setiap orang berhak dipilih dalam setiap jabatan pemerintahan, berikut bunyi pasal:
 
  1. ….
  2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
  3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
 
Itu artinya, istri anggota BPD tersebut juga mempunai hak untuk dapat menjadi perangkat desa.
 
Selengkapnya mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan artikel Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?.
 
Tetapi perlu diingat bahwa dari sisi suami sebagai anggota BPD, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan sebagai anggota BPD yaitu:[8]
  1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
  2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. menyalahgunakan wewenang;
  4. melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
  6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  7. sebagai pelaksana proyek desa;
  8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
 
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa anggota BPD dilarang melakukan nepotisme, apa itu yang dikatakan sebagai nepotisme?
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses melalui  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nepotisme itu adalah:
 
  1. n perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat
  2. n kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah
  3. n tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan: proses perekrutan pegawai yang transparan dapat menghindari praktik -- di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
 
 
Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
 
Jadi apabila istri anggota BPD tersebut menjadi perangkat desa berkat bantuan suami karena jabatannya sebagai anggota BPD, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut adalah bentuk dari nepotisme.
 
Tetapi apabila istri dari anggota BPD tersebut menjadi perangkat desa murni karena kemampuan dan kinerjanya serta melalui proses pemilihan yang transparan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai nepotisme yang dilakukan oleh suaminya dan ia berhak menjadi perangkat desa karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk terlibat dalam pemerintahan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Kamis, 16 Agustus 2018, pukul 14.21 WIB.

[1] Pasal 1 angka 5 Permendagri 83/2015
[2] Pasal 48 UU Desa dan Pasal 61 ayat (1) PP Desa
[3] Pasal 49 ayat (1) UU Desa
[4] Pasal 49 ayat (3) UU Desa
[5] Pasal 65 ayat (1) PP Desa
[6] Pasal 1 angka 4 UU Desa
[7] Pasal 49 ayat (2) UU Desa
[8] Pasal 64 UU Desa