Selasa, 27 November 2018

Penyelesaian Perselisihan Hak pada PHK karena Pensiun

Penyelesaian Perselisihan Hak pada PHK karena Pensiun

Pertanyaan

Jika ada karyawan yang di-PHK karena sudah memasuki usia pensiun, apakah wajib dilaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)?

Ulasan Lengkap

 
Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun
Perlu diketahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) karena pensiun sudah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:
 
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun, dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program jaminan pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
 
Apabila perusahaan Anda telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program pensiun dan ternyata besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang  penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.[1]
 
Sedangkan dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.[2]
 
Namun, apabila perusahaan Anda tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang  penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.[3]
 
Ketentuan terkait pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun ini juga dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[4]
 
Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sebelumnya kami kurang jelas apa maksud “apakah wajib dilaporkan ke PHI” dalam pertanyaan Anda, namun kami asumsikan sebagai apakah diperlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 
Memang berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 
Namun terdapat pengecualiannya dalam Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan, yaitu penetapan tersebut tidak diperlukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja.
 
Perselisihan Hak
Selanjutnya jika perusahaan tidak atau kurang memberikan hak pensiun kepada pekerjanya sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk ke dalam perselisihan hak.
 
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[5]
 
Maka hal pertama yang dapat pekerja lakukan yakni dengan mengajukan perundingan bipartit antara pekerja/serikat buruh dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).
 
Apabila perundingan bipartit tersebut gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan bukti risalah perundingan bipartit.[6]
 
Jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[7]
 
Sebaliknya jika perundingan tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.[8]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 167 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 167 ayat (5) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 167 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004
[7] Pasal 5 UU 2/2004
[8] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU 2/2004

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : LBH Jakarta
MITRA : LBH Jakarta
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua