Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menyebarkan Aib Orang Lain di Media Elektronik yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 19 Desember 2018.

KLINIK TERKAIT

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

26 Jan 2024

Bolehkah Polisi Mengunggah Video Pernikahan Tahanan Tanpa Izin?

17 Des 2018

Batasan Penggunaan Emoji dalam Medsos yang Bisa Dipidana

04 Des 2018

Bisakah Whistleblower Tipikor Dituntut Pencemaran Nama Baik?

05 Nov 2018

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Menyebarkan Aib Orang Lain

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, yang dimaksud dengan aib menurut KBBI adalah malu, cela, noda, salah dan keliru. Kemudian untuk mengetahui apakah penyebaran aib seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, berdasarkan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026,[1] disebutkan ketentuan berikut ini.

Mengenai Pasal 310 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 226), berpendapat bahwa untuk dapat dipidana dengan pasal tersebut, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan; ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan (hal. 225), perbuatan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan).

Mengenai perbuatan yang dituduhkan itu dalam Pasal 310 KUHP, S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 560) berpendapat bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.

Maka, menjawab pertanyaan Anda, ini berarti walaupun aib yang disebarluaskan itu adalah benar adanya, akan tetapi, jika hal tersebut mempermalukan Anda, dapat diadukan.

Pencemaran Aib Melalui Media Sosial

Menjawab pertanyaan kedua Anda, berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pelakunya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yakni dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023.[6] Jadi orang yang menyebarkan aib melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 jika ada pengaduan dari korban yang merasa dipermalukan karena aibnya sudah disebarkan.

Baca juga: Bolehkah Mempublikasikan Kejahatan Seseorang ke Media Sosial?

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial dapat dilihat dalam Putusan PN Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Slr di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh seorang perempuan sakit jiwa melalui facebook (hal. 15).

Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yaitu pidana penjara selama 3 bulan. Namun, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir (hal. 19).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Slr.

Referensi:

1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
2. S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983;
3. KBBI, yang diakses pada Jumat, 28 April 2023, pukul 13.24 WIB.