Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Cipta Kerja

Bacaan 8 Menit
Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Cipta Kerja
Pertanyaan
Untuk memulai suatu usaha konveksi dengan modal di bawah Rp 100 juta, kira-kira surat izin apa saja yang perlu diurus? Dan bagaimana sistem pengurusan surat izin tersebut? 
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Izin yang Diperlukan untuk Usaha Konveksi yang dibuat oleh Easybiz dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 26 Desember 2018.
 
Industri Konveksi
Industri adalah sebutan untuk seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.[1] Usaha konveksi yang Anda tanyakan dapat dikategorikan sebagai industri karena mengolah kain sehingga menjadi barang yang mempunyai manfaat lebih tinggi yaitu pakaian siap pakai.
 
Merujuk pada laman Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdapat 2 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2017 yang berkaitan dengan usaha konveksi, yaitu:
  1. Kode KBLI 14111: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
 
  1. Kode KBLI 14112: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesori pakaian dari kulit seperti welder's leather aprons atau pakaian kerja tukang las dari kulit.
 
 
 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Bolehkah Satu Akta Perusahaan Memuat Dua KBLI?, KBLI merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan atau bidang usaha.
 
Dalam hal ini, meskipun suatu usaha konveksi masuk dalam skala rumahan, usaha konveksi tersebut tetap termasuk dalam pengertian industri dalam UU Perindustrian.
 
Perizinan Berusaha bagi Usaha Konveksi
Setiap kegiatan usaha industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar, dan juga pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.[2]
 
Adapun yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[3]

Pemberian perizinan berusaha dilakukan dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko[4] berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha[5] yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.[6]
 
Aspek yang digunakan dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya tersebut yaitu:[7]
  1. kesehatan
  2. keselamatan;
  3. lingkungan; dan/atau
  4. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
 
Selain itu, penilaian tingkat bahaya juga dilakukan dengan memperhitungkan:[8]
  1. jenis kegiatan usaha;
  2. kriteria kegiatan usaha;
  3. lokasi kegiatan usaha;
  4. keterbatasan sumber daya; dan/atau
  5. risiko volatilitas.
 
Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap asek-aspek tersebut serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi[9] yang masing-masing mempunyai ketentuan perizinan yang berbeda sebagai berikut:
 
  1. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang diberikan berupa pemberian nomor induk berusaha[10] sebagai bukti pendaftaran dan identitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.[11]
 
  1. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
    Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi.[12]

    Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar.[13] Adapun yang dimasud dengan sertifikat standar yaitu pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[14]
Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar.[15] Namun, sertifkat standar di sini berbeda dengan yang berlaku untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah. Dalam hal ini, sertifikat standar yang dimaksud berupa sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[16]
 
  1. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi
Bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, perizinan berusaha yang diberikan berupa nomor induk berusaha dan izin.[17] Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[18]
 
Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.[19]

Dengan demikian, perizinan berusaha yang perlu Anda urus nantinya akan disesuaikan dengan penilaian tingkat risiko usaha konveksi yang akan Anda dirikan.
 
Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil
Perlu Anda ketahui, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[20]
 
Adapun mengenai kriteria usaha mikro dan kecil, UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pemerintah.[21]
 
Namun, apabila nantinya usaha Anda masuk dalam kategori usaha mikro atau kecil dan dengan demikian berhak mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan berusaha, Anda dapat melakukan pendaftaran sebagaimana yang kami sampaikan di atas baik secara daring atau luring dengan melampirkan:[22]
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  2. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.
 
Terhadap pendaftaran yang dilakukan secara daring akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.[23] Nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha,[24] yang meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.[25]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses pada Kamis, 10 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”)
[2] Pasal 44 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU Perindustrian jo. Pasal 46 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
[3] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”)
[4] Pasal 6 huruf a UU Cipta Kerja
[5] Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja
[6] Pasal 7 ayat (2) UU Cipta Kerja
[7] Pasal 7 ayat (3) UU Cipta Kerja
[8] Pasal 7 ayat (5) UU Cipta Kerja
[9] Pasal 7 ayat (7) UU Cipta Kerja
[10] Pasal 8 ayat (1) UU Cipta Kerja
[11] Pasal 8 ayat (2) UU Cipta Kerja
[12] Pasal  9 ayat (1) UU Cipta Kerja
[13] Pasal  9 ayat (2) UU Cipta Kerja
[14] Pasal  9 ayat (4) UU Cipta Kerja
[15] Pasal  9 ayat (3) UU Cipta Kerja
[16] Pasal  9 ayat (5) UU Cipta Kerja
[17] Pasal 10 ayat (1) UU Cipta Kerja
[18] Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja
[19] Pasal 12 UU Cipta Kerja
[20] Pasal 91 ayat (1) UU Cipta Kerja
[21] Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”)
[22] Pasal 91 ayat (2) UU Cipta Kerja
[23] Pasal 91 ayat (3) UU Cipta Kerja
[24] Pasal 91 ayat (4) UU Cipta Kerja
[25] Pasal 91 ayat (5) UU Cipta Kerja